SEMARANG, Kabarjateng.id – Penerapan kebijakan sekolah inklusi di Kota Semarang masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang sering kali tidak dapat mengikuti pola pembelajaran umum di kelas reguler.
Menyadari kondisi tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang menyiapkan solusi dengan menghadirkan Guru Pendamping Khusus (GPK) melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD).
Kepala Disdik Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, SH, MH, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah menyiapkan 15 GPK yang memiliki kompetensi khusus dalam mendampingi ABK.
Para guru tersebut ditempatkan di ULD agar dapat memberikan layanan yang lebih terarah sesuai kebutuhan anak.
“Konsep ULD ini berbeda dengan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Kalau RDRM fokus pada masalah psikologi dan sosial, ULD lebih pada pendampingan pembelajaran bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah inklusi,” ujar Bambang saat menghadiri kegiatan Upgrading Komite PAUD yang digelar Dewan Pendidikan Kota Semarang di Graha Wisata Hotel School, Sabtu (27/9/2025).
Bambang menegaskan, ULD menjadi jembatan agar anak dengan disabilitas tetap bisa bersekolah di sekolah reguler tanpa harus langsung diarahkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Setelah dilakukan asesmen, jika ternyata kategori disabilitas tidak terlalu berat, maka anak bisa dilatih dulu di ULD sebelum diputuskan apakah perlu ke SLB atau tidak,” jelasnya.
Menurutnya, mendampingi ABK membutuhkan kesabaran, waktu, dan keterampilan khusus dari seorang guru.
Oleh karena itu, keberadaan GPK mutlak diperlukan agar proses belajar dapat berlangsung efektif.
Saat ini, ULD baru tersedia di wilayah Semarang Selatan. Ke depan, Disdik berencana memperluas jangkauan ke beberapa kecamatan lain, seperti Genuk dan Banyumanik, sehingga layanan ini bisa lebih dekat diakses masyarakat.
Meski demikian, Bambang mengingatkan bahwa pendampingan juga harus memperhatikan jenis kebutuhan anak.
“Misalnya ada anak tuna rungu, tuna wicara, dan tuna daksa. Tentu tidak bisa satu guru menangani semuanya sekaligus. Perlu pengelompokan agar pembelajaran lebih tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Dr. Drs. Budiyanto, SH, MHum, menambahkan bahwa pendidikan inklusif membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari keluarga, lingkungan, hingga sekolah.
Menurutnya, kehadiran rumah inklusi yang menjadi wadah khusus bagi GPK juga penting agar pendampingan bisa lebih maksimal.
“Anak berkebutuhan khusus perlu perhatian ekstra, baik dari keluarga maupun sekolah. Mereka memiliki potensi yang berbeda, dan tugas kita adalah membantu agar potensi itu berkembang sehingga mereka bisa mandiri dan bermanfaat di masa depan,” ucap Budiyanto.
Ia menekankan bahwa perbedaan bukan alasan untuk membatasi hak anak. Harapannya, ABK tetap mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berprestasi sebagaimana anak lain. (arh)
