MAGELANG, Kabarjateng.id – Kabupaten Magelang Jawa Tengah termasuk Kabupaten yang sering menjadi perhatian, sorotan ataupun sering viral karena berbagai hal yang terjadi.
Kejadian di Magelang akan mudah sekali menjadi perhatian tingkat nasional maupun internasional.
Ikon Candi Borobudur serta Ikon Gunung Merapi menjadi simbol Internasional.
Sementara, adanya Akademi Militer serta SMA Taruna Nusantara selalu menjadi perhatian Nasional.
Apalagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sering sekali membuat kegiatan atau hadir di Lembah Tidar ini.
Saat ini Kabupaten Magelang sedang dihebohkan sengan berita bahwa ada program validasi kemiskinan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama guru yang diturunkan ke desa desa atau kecamatan kecamatan.
Program ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Magelang dan diapresiasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.
Ini kebijakan macam apa???
Timbul pertanyaan dari kami Masyarakat Magelang Peduli Pendidikan (M2P2). Apa tugas utama guru? Siapa tugas yang harus melakukan validasi kemiskinan?
Kami sampaikan kepada para pejabat di Kabupaten Magelang. Untuk membuat sebuah kebijakan jangan asal asalan, apalagi hanya cari sensasi, pencitraan atau bahkan setoran ABS (Asal Bapak Senang).
Cari muka kepada pimpinan, cari muka kepada Bupati. Tetapi hal ini berdampak tidak bagus untuk dunia pendidikan.
Pertama, dampak tidak bagus kepada ASN atau guru itu sendiri.
Kedua, dampak tidak bagus untuk anak didik atau para siswa.
Guru yang sudah disibukkan oleh pekerjaan administratif, pekerjaan mengajar serta mendidik justru dibebani dengan pekerjaan yang sangat melenceng jauh dari tugas, pokok dan fungsinya (Tupoksi).
Kita liat fenomena sekarang, mendidik anak atau siswa itu tidak mudah. Apalagi di era saat ini. Tantangan sangat berat.
Belum lagi fenomena kenakalan siswa baik mabuk mabukan, berkelahi, tawuran bahkan sampai ada pembacokan oleh siswa kepada siswa.
Ini sangat penting mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, para guru dan semua stakeholder yang ada.
Melihat, mempelajari, menimbang semua fenomena yang ada di dunia pendidikan tersebut kami atas nama Masyarakat Magelang Peduli Pendidikan (M2P2) meminta untuk dievaluasi, ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan program Validasi Kemiskinan yang melibatkan ASN terutama guru.
Magelang, 4 Agustus 2025
Oleh: Anang Imamuddin
Peneliti dan pemerhati pendidikan
