SEMARANG, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya peran organisasi petani agar tidak berhenti hanya pada pembentukan kepengurusan semata.
Menurutnya, setiap organisasi harus memiliki peta jalan kerja yang jelas dan terukur, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau hanya membentuk pengurus tapi tidak punya arah kerja yang jelas, itu tidak ada gunanya. Tujuan utama yang harus dicapai adalah membantu mengurangi kemiskinan,” ujar Luthfi saat menerima audiensi Himpunan Tani Merdeka Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Rabu (1/10/2025).
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi tani harus memberi dampak langsung kepada masyarakat, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Nanti sampaikan juga ke Mas Dar (Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono) bahwa misi kita bersama adalah bagaimana Tani Merdeka bisa berperan dalam mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah,” tambahnya.
Menanggapi arahan tersebut, Dimas, salah satu petani muda anggota Tani Merdeka, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan peta jalan program yang sejalan dengan instruksi Gubernur.
“Kami akan fokus pada pemanfaatan alat dan mesin pertanian (Alsintan) serta program lain yang dampaknya bisa langsung dirasakan petani. Harapannya ini bisa segera membantu menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Luthfi juga menyoroti pentingnya menjaga posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Menurutnya, peningkatan produktivitas dan pemerataan distribusi hasil pertanian menjadi faktor kunci untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di provinsi ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2024 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat 9,58 persen atau sekitar 3,40 juta jiwa.
Angka ini menurun dari Maret 2024 yang masih berada di kisaran 10,47 persen atau 3,70 juta jiwa.
Garis kemiskinan provinsi tercatat Rp 521.093 per kapita per bulan, dengan kebutuhan makanan menyumbang 75,36 persen dari total pengeluaran.
Selain kemiskinan, isu stunting juga menjadi perhatian serius Pemprov Jateng. Data DP3AP2KB 2023 mencatat prevalensi stunting balita di angka 20,7 persen, sedikit menurun dari 20,8 persen pada 2022.
Meski begitu, angka tersebut dinilai masih perlu mendapat intervensi lebih cepat dan melibatkan banyak sektor, termasuk pertanian yang erat kaitannya dengan ketersediaan pangan bergizi.
Sektor pertanian sendiri masih menjadi pilar utama perekonomian masyarakat pedesaan Jawa Tengah.
Laporan Indikator Utama Pertanian 2023 dari BPS menunjukkan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, hingga perikanan tetap menjadi penopang utama kesejahteraan warga desa. (rs)
