SEMARANG, Kabarjateng.id – Sebanyak 30 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
“Saat ini lima kabupaten/kota belum menetapkan (status darurat kekeringan), karena kondisinya masih aman,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 23 Juli 2024.
Sesuai data per 22 Juli 2024, upaya dropping air bersih telah dilakukan di 10 kabupaten/kota. Rinciannya mencakup 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih mencapai 8.637 KK/26.725 jiwa.
Nana menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2024 akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau tahun 2023. Puncak musim kemarau tahun 2024 diprediksi berada di bulan Juli.
Meskipun demikian, Pemprov Jateng tetap mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana kekeringan tersebut.
Upaya tersebut meliputi menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2024, rapat koordinasi dengan stakeholder, serta pendataan kesiapan sarana dan prasarana di wilayah kabupaten/kota.
“Tiap tahun kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, kita lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini,” jelas Nana.
Nana juga mengimbau bupati/walikota agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana, serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran, dan lainnya.
“Ini perlu ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana,” imbaunya.
Nana mengingatkan, upaya-upaya tersebut perlu dilakukan mengingat pada 2023 lalu terdapat 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mengalami kekurangan air bersih saat kemarau.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengatakan mulai minggu ketiga bulan Juli 2024, curah hujan di Jawa Tengah hanya 50 mm. Situasi tersebut menunjukkan sudah memasuki musim kemarau.
“Meskipun tidak ada El Nino, bencana kekeringan di Jateng masih akan terjadi. Meskipun di awal sampai pertengahan tahun bencana di Jawa Tengah relatif tidak banyak, tetap harus waspada. Per hari ini sudah ada 30 daerah yang menetapkan siaga darurat kekeringan dan karhutla,” katanya.
Pada 2023 lalu, kekeringan dan kebakaran hutan, gunung, serta tempat pembuangan akhir sampah terjadi di Jawa Tengah.
Pemerintah telah mengantisipasi potensi bencana tersebut dengan berbagai upaya, termasuk menyalurkan bantuan dari BNPB untuk 30 kabupaten/kota di Jateng berupa peralatan dan anggaran operasional.
BNPB dan Pemprov Jateng juga akan membantu distribusi air bersih dan penggalian sumur tersier agar kebutuhan air di musim kemarau teratasi.
“Pak Pj Gubernur Jateng tadi juga memberikan penekanan, kami sepakat akan memberikan bantuan distribusi air untuk daerah yang membutuhkan,” katanya. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.