SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan langkah strategis guna memperkuat struktur fiskal menjelang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Melalui tekanan ekonomi dan tantangan penerimaan daerah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya efisiensi anggaran.
Dengan penajaman program prioritas, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kondisi keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan.
Arahan ini ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus percepatan penyusunan APBD 2026, Selasa (10/2/2026).
Dalam forum itu, Gubernur menyebutkan bahwa kinerja belanja daerah Jawa Tengah saat ini pada posisi atas secara nasional.
Data dari 38 provinsi menunjukkan realisasi belanja Pemprov Jawa Tengah menempati peringkat pertama Indonesia, sekaligus paling tinggi dari Pulau Jawa.
Hingga 31 Desember 2025, pendapatan daerah mencapai Rp23,76 triliun, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp23,87 triliun.
Walaupun punya selisih belanja sekitar Rp109,24 miliar, kondisi keuangan daerah tetap stabil karena dukungan pembiayaan neto sebesar Rp576,95 miliar.
Dengan demikian, saldo kas daerah masih tersisa Rp467,70 miliar.
Selektif dan Prioritas
Berdasarkan kondisi ini, Gubernur meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana kerja tahun 2026 secara selektif dan prioritas.
Ia menegaskan bahwa setiap program harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung efisiensi anggaran.
Menurutnya, pengelolaan dana transfer daerah juga harus secara cermat agar tidak menimbulkan pemborosan maupun defisit anggaran.
Selain itu, persoalan piutang pajak, khususnya sektor opsen pajak, menjadi perhatian serius yang perlu segera selesai guna memperkuat ruang fiskal daerah.
Gubernur juga menekankan peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber peningkatan PAD.
Ia meminta seluruh BUMD bekerja secara profesional dengan target kinerja yang jelas dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno menyampaikan bahwa percepatan peningkatan pendapatan serta efisiensi belanja merupakan kunci utama menjaga stabilitas APBD.
Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp23,76 triliun atau sekitar 96,38 persen dari target.
Namun, ia mengakui adanya tekanan pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang hanya 68,86 persen.
Penurunan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi makro serta kebijakan nasional kendaraan listrik yang memberikan pembebasan BBNKB.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal tahun 2026, Pemprov Jawa Tengah merancang penyesuaian anggaran sebesar Rp814 miliar.
Strategi yang disiapkan meliputi optimalisasi pendapatan melalui peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan pajak air permukaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, efisiensi belanja akan diperkuat melalui evaluasi ulang program OPD tanpa mengurangi capaian kinerja utama. (dkp)
