JAKARTA, Kabarjateng.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi mengemban amanah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana Dewan Pimpinan Pusat MUI masa khidmah 2025–2030.
Pengukuhan tersebut berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Dalam sambutannya, Nusron mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat doa dan solidaritas nasional di tengah meningkatnya kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menegaskan bahwa musibah tidak hanya menjadi ujian, tetapi juga momentum memperkuat persatuan dan kepedulian sosial.
Menurutnya, semangat gotong royong yang telah diwariskan sejak era Presiden Soekarno perlu terus dijaga, namun dengan pendekatan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengurangi risiko serta dampak bencana.
Nusron juga mengutip pemikiran ekonom nasional Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang menegaskan bahwa pembangunan sejati harus mengutamakan martabat manusia.
Dalam konteks penanggulangan bencana, negara memiliki tanggung jawab melindungi kelompok rentan agar mampu bangkit kembali secara layak setelah mengalami musibah.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat upaya mitigasi dan respons bencana dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.
Salah satu langkah konkret yang disoroti adalah pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan berkontribusi terhadap terjadinya banjir.
Ia berharap kebijakan tersebut disertai proses hukum yang tegas agar menimbulkan efek jera.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada MUI atas perannya menjaga stabilitas sosial, menebarkan kesejukan, serta memperkuat toleransi di tengah dinamika bangsa.
Ia berharap kepengurusan baru mampu melanjutkan kontribusi positif bagi masyarakat.
“Selamat kepada para pengurus MUI yang baru. Masyarakat menantikan pengabdian dan ketegasan MUI dalam mengawal kehidupan berbangsa,” ujar Presiden.
Pengurus MUI periode 2025–2030 dikukuhkan oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar.
Dalam prosesi tersebut, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan membacakan Surat Keputuan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-1/DP-MUI/XI/2025 tentang susunan kepengurusan masa khidmah 2025–2030.
Rangkaian kegiatan pengukuhan turut diisi dengan dzikir bersama bertema “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa”.
Acara dihadiri Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla, para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih, serta puluhan ribu jemaah yang berasal dari unsur MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek.
