JAKARTA – Memasuki bulan terakhir tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk membahas strategi percepatan penyelesaian berbagai berkas layanan pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa percepatan layanan menjadi prioritas utama yang membutuhkan langkah khusus agar target akhir tahun dapat tercapai.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menyampaikan dua kebijakan penting yang mulai diberlakukan pada Desember ini. Pertama, seluruh jajaran ATR/BPN diminta tetap membuka layanan tanpa jeda, termasuk pada hari Sabtu, Minggu, dan libur Natal.
“Selama bulan ini, tidak ada hari libur. Kantor tetap melayani masyarakat setiap hari, karena kita harus benar-benar mengejar penyelesaian berkas yang menumpuk,” tegasnya saat memimpin Rapim di Aula Prona, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Kebijakan kedua adalah penerapan sistem first in, first out untuk memastikan setiap dokumen diproses sesuai urutan masuk. Dengan pola ini, tidak ada dokumen baru yang didahulukan, sehingga pelayanan berlangsung lebih transparan dan adil.
Nusron menilai sistem tersebut penting untuk mencegah praktik percepatan yang hanya menguntungkan permohonan tertentu sementara berkas lama terabaikan.
“Kalau setelah kebijakan ini berjalan masih ada penumpukan, kita akan evaluasi kembali dan tidak menutup kemungkinan masa pemberlakuannya diperpanjang,” ujarnya.
Menteri Nusron juga menjelaskan alasan dibukanya pelayanan pada akhir pekan dan masa libur.
Menurutnya, momen libur Natal sering dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan saat berkumpul bersama keluarga.
Dengan layanan yang tetap aktif, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terfasilitasi dan backlog dapat segera ditekan.
Kepada Sekretaris Jenderal serta para Direktur Jenderal yang hadir, Nusron meminta dilakukan evaluasi rutin selama masa penerapan kebijakan khusus ini.
Evaluasi tersebut akan menjadi dasar perbaikan dan penyesuaian strategi di lapangan agar percepatan penyelesaian layanan dapat berjalan optimal.
Melalui langkah-langkah tersebut, Menteri Nusron berharap jajaran ATR/BPN mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, kepastian yang lebih kuat, dan mekanisme yang semakin transparan.
Ia menegaskan kesiapan seluruh jajaran untuk bekerja ekstra demi memastikan hak-hak masyarakat terkait layanan pertanahan dapat dipenuhi dengan baik menjelang pergantian tahun.
Rapim penghujung tahun ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.
Hadir pula secara daring seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan dari berbagai daerah di Indonesia.
