BANJARNEGARA – Upaya penguatan kepastian hukum atas tanah wakaf dan aset milik pemerintah daerah terus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, menyerahkan sertipikat tanah wakaf dan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Banjarnegara sekaligus menyosialisasikan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Tahun 2025.
Kegiatan tersebut digelar di Desa Purwasaba, Kabupaten Banjarnegara, pada Selasa (30/12/2025), dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di bidang pertanahan.
Penyerahan sertipikat ini menjadi langkah nyata BPN dalam memastikan legalitas aset strategis, baik yang dikelola untuk kepentingan keagamaan maupun aset pemerintahan daerah.
Lampri menegaskan bahwa sertipikasi tanah wakaf memiliki peran penting dalam melindungi status hukum lahan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Sementara itu, sertipikasi Barang Milik Daerah dinilai krusial sebagai bagian dari pengamanan aset serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Selain penyerahan sertipikat, Kakanwil BPN Jawa Tengah juga menyampaikan sosialisasi ILASPP Tahun 2025.
Program ini dirancang untuk memperkuat sistem administrasi pertanahan dan penataan ruang melalui integrasi data, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan koordinasi antara BPN, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.
Melalui ILASPP, diharapkan percepatan layanan pertanahan dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2026.
Acara ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Tursiman, Kepala Desa Purwasaba Hoho Alkaf, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, serta perwakilan perangkat desa setempat.
Melalui kegiatan tersebut, BPN berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah semakin solid dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, pengamanan aset daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang berdampak langsung bagi masyarakat Banjarnegara dan wilayah sekitarnya.
