JAKARTA, Kabarjateng.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menilai kebijakan insentif Rp12,8 triliun menjelang Ramadan dan Lebaran 2026 sebagai langkah fiskal strategis untuk menjaga daya beli serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah menyiapkan paket kebijakan berupa bantuan pangan, subsidi transportasi mudik, dan penerapan Work From Anywhere (WFA). Amin menegaskan Ramadan dan Idulfitri selalu menghadirkan periode dengan tingkat konsumsi tertinggi dalam kalender ekonomi Indonesia.
“Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen terhadap PDB. Ketika daya beli masyarakat tetap kuat, perekonomian nasional ikut bergerak stabil,” Amin Ak.
Kementerian Perhubungan mencatat mobilitas mudik tahun lalu mencapai sekitar 146 juta orang.
Pergerakan dalam skala besar itu mendorong perputaran uang di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, UMKM, transportasi, hingga pariwisata domestik.
Perputaran uang selama Lebaran 2025 mencapai sekitar Rp137 triliun. Meski angka tersebut sedikit turun dibanding tahun sebelumnya, aktivitas ekonomi musiman tetap menunjukkan kekuatan yang merata di berbagai daerah.
Amin menilai bantuan pangan mampu meredam tekanan inflasi menjelang Lebaran.
Lonjakan permintaan kerap mendorong kenaikan harga komoditas pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng.
“Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” katanya.
Ia juga menilai subsidi transportasi mudik mampu menekan beban pengeluaran rumah tangga sehingga masyarakat memiliki ruang konsumsi lebih luas.
Selain itu, kebijakan WFA dinilai efektif mengurai kepadatan arus mudik tanpa menurunkan produktivitas kerja.
Meski demikian, Amin mengingatkan stimulus Ramadan–Lebaran hanya berfungsi sebagai penopang jangka pendek.
Pemerintah tetap perlu memperkuat investasi produktif, mempercepat hilirisasi industri, serta membuka lapangan kerja berkualitas guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen secara berkelanjutan.
“Momentum musiman ini penting bagi kinerja ekonomi triwulan berjalan. Namun pemerintah harus terus memperkuat fondasi pertumbuhan melalui kebijakan struktural yang konsisten,” ujarnya. (as)
