SEMARANG | Kabarjateng.id – Kodam IV/Diponegoro menegaskan kesiapannya mendukung pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan rumah negara yang digunakan untuk mendukung kebutuhan hunian prajurit.
Komitmen tersebut disampaikan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., saat menerima Tim BPK RI dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Terinci di Ruang Bina Yudha Makodam IV/Diponegoro, Senin (21/9/2026).
Pemeriksaan tersebut berfokus pada efektivitas pengelolaan rumah negara dalam mendukung tingkat hunian anggota pada Unit Organisasi (UO) TNI AD dan instansi lainnya. Pemeriksaan mencakup periode 2023 hingga Semester I 2026.
Pangdam menyebut pemeriksaan BPK RI memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan dan aset negara berjalan secara transparan, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Achiruddin.
Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pengelolaan fasilitas rumah negara di lingkungan Kodam IV/Diponegoro.
Pengelolaan yang efektif, kata Pangdam, diharapkan dapat memastikan rumah negara dimanfaatkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Fasilitas tersebut sekaligus menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kesejahteraan personel dan kesiapan pelaksanaan tugas satuan.
Kodam IV/Diponegoro juga berkomitmen meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan rumah dinas prajurit.
Aspek yang diperhatikan tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan pencatatan aset, tetapi juga pemanfaatan fasilitas sesuai peruntukannya.
Untuk menunjang proses pemeriksaan, seluruh satuan kerja diminta memberikan dukungan secara terbuka.
Pejabat maupun personel yang bertanggung jawab terhadap data dan dokumen juga diharapkan responsif terhadap kebutuhan tim pemeriksa.
Pangdam menegaskan setiap saran maupun rekomendasi yang nantinya disampaikan BPK RI akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut.
“Kami siap menindaklanjuti saran dan rekomendasi apabila terdapat temuan BPK RI demi meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan hunian rumah dinas anggota di jajaran Kodam IV/Diponegoro,” tegasnya.
Entry meeting ini sekaligus menandai dimulainya pemeriksaan kinerja secara terinci terhadap pengelolaan rumah negara.
Pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan hunian sekaligus mendorong perbaikan tata kelola aset negara di lingkungan UO TNI AD.
Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Penanggung Jawab 2 Tim BPK RI Athur Saragi, Pengendali Teknis 1 Lambang Prabowo, Ketua Tim Mukhrizal Nasution dan Ketua Sub Tim 2 Arief Praseno beserta anggota.
Dari jajaran Kodam IV/Diponegoro hadir Kasdam, Irdam, Kapoksahli Pangdam, Danrem 073/Makutarama, Danrem 074/Warastratama, para Asisten, Kainfolatahdam, Kazidam, Kakumdam, Dandenmadam, para Dandenzibang jajaran Kodam IV/Diponegoro serta pendamping dari Itdam IV/Diponegoro. (lim)
