SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Kota Semarang, melalui Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, terus memperkuat upaya dalam mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan lewat kegiatan monitoring dan evaluasi program pengembangan PAUD yang digelar di SD Negeri Bangetayu Wetan 01, Kecamatan Genuk, pada Jumat (25/4).
Dalam kegiatan ini, Dinas Pendidikan Kota Semarang menggandeng tiga anggota DPRD dari Komisi D, masing-masing mewakili tiga fraksi berbeda, untuk memberikan arahan sekaligus menyerap aspirasi dari para pengelola dan pendidik PAUD di lapangan.
Tiga narasumber tersebut adalah Ketua Komisi D Mualim (Fraksi Gerindra), Sekretaris Komisi D Swasti Aswagati (Fraksi Demokrat), serta anggota Komisi D Sodri (Fraksi PKB).
Saat membuka acara, Mualim menekankan pentingnya seluruh peserta memahami dinamika dan tantangan dalam penyelenggaraan PAUD.
“Bapak dan Ibu harus benar-benar memahami apa yang kami sampaikan. Kesadaran terhadap pentingnya pengembangan PAUD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan di Kota Semarang,” ujar Mualim di hadapan para peserta.
Ia menambahkan, testimoni langsung dari lapangan sangat penting untuk memperkuat advokasi DPRD terkait peningkatan kualitas PAUD di daerah.
Senada, Swasti Aswagati menyampaikan bahwa DPRD berperan sebagai penghubung antara masyarakat, terutama para pelaku pendidikan, dengan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan para pendidik dan pengelola PAUD diperhatikan dan dipenuhi, sehingga pendidikan anak usia dini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Berbeda dari dua rekannya, H. Sodri mengajak peserta untuk menyampaikan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi.
Salah satunya datang dari Bu Suminah, pengelola Pos PAUD Blambangan Ceria, Kelurahan Bangetayu Wetan.
Dalam testimoninya, Mbok Sum – sapaan akrab Bu Suminah – menjelaskan kondisi riil yang dihadapi para pengelola PAUD, mulai dari rendahnya alokasi biaya operasional hingga tantangan kekurangan tenaga pendidik.
“Saat ini, kami hanya menerima Rp3.000 per anak untuk operasional setiap hari. Dari 42 anak yang terdaftar, biasanya hanya sekitar 30 anak yang hadir. Dana itu kami gunakan untuk seluruh kebutuhan pembelajaran dan kegiatan sehari-hari,” ungkap Mbok Sum.
Ia juga menyoroti perlunya penyederhanaan dalam pengurusan Izin Operasional Pos PAUD (IJOP) serta perlunya perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD, yang dinilainya menjadi salah satu penyebab kurangnya minat lulusan sarjana untuk mengabdi di sektor ini.
Menanggapi hal tersebut, H. Sodri mengapresiasi keterbukaan para pengelola PAUD dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut dalam forum DPRD.
“Kami berkomitmen untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD dan memperjuangkan kebutuhan mereka agar benar-benar mendapat perhatian serius,” tegasnya usai kegiatan.
Monitoring ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, namun juga mempererat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam membangun masa depan pendidikan anak usia dini di Kota Semarang menjadi lebih berkualitas. (why)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.