SALATIGA, Kabarjateng.id — Anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris, menyampaikan komitmennya untuk mendukung target ambisius pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) pada tahun 2029. Dukungan tersebut diungkapkannya saat kegiatan reses di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (16/4).
Menurut Haris, upaya pemerintah untuk melampaui Amerika Serikat sebagai negara dengan kapasitas PLTP terbesar merupakan langkah strategis yang selaras dengan arah transisi energi bersih di Indonesia.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif dari sektor industri, baik BUMN maupun swasta.
“Indonesia memiliki potensi panas bumi lebih dari 23 gigawatt, namun baru sekitar 11 persen yang dimanfaatkan. Ini menjadi peluang besar yang harus kita maksimalkan bersama. DPR, khususnya Komisi XII, siap mendukung dari sisi kebijakan dan pengawasan agar target ini dapat segera terealisasi,” ujar Haris.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menetapkan target penambahan kapasitas panas bumi sebesar 5,2 GW.
Bila capaian 1,1 GW pada periode 2024 hingga 2029 dapat direalisasikan, Indonesia berpotensi menjadi negara dengan kapasitas PLTP terbesar di dunia, melampaui Amerika Serikat.
Haris juga menekankan pentingnya investasi yang kuat, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan energi panas bumi.
Ia berharap pengembangan ini tak hanya fokus pada aspek energi bersih, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekonomi daerah, terutama di wilayah yang menjadi lokasi sumber panas bumi.
“Kita ingin transformasi energi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkeadilan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” ungkap politisi asal Dapil Jawa Tengah I tersebut.
Sebagai catatan, hingga akhir 2024, kapasitas terpasang PLTP Indonesia telah mencapai sekitar 2,68 GW, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas secara berkelanjutan guna mendukung visi Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.
Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya, Haris meyakini bahwa Indonesia mampu tampil sebagai kekuatan utama dalam energi hijau di panggung global. (ar)
