SEMARANG, Kabarjateng.id – Tim Transisi Pemerintahan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen menekankan pentingnya revitalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Tengah.
Program-program BUMD diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan aspek bisnis agar lebih berkelanjutan.
Prof. Sri Puryono, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah sekaligus pembina Tim Transisi, mengungkapkan bahwa gubernur dan wakil gubernur terpilih berkomitmen menciptakan warisan kebijakan yang berdampak positif bagi daerah dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD perlu menyusun program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ingin meninggalkan warisan program yang berdaya guna bagi Jawa Tengah. Salah satu fokus utama adalah memastikan pemerintahan bersih dari korupsi serta mendorong BUMD agar semakin profesional,” ujar Sri Puryono usai pertemuan dengan perwakilan sembilan BUMD di Jawa Tengah.
Ia menambahkan bahwa sebagai badan usaha milik Pemprov Jateng, BUMD akan beradaptasi dengan visi dan misi kepemimpinan baru.
Revitalisasi ini menuntut kreativitas dan inovasi dari para pimpinan BUMD agar tetap kompetitif.
Di sisi lain, aspek tata kelola dan akuntabilitas administrasi tetap menjadi prioritas utama.
Salah satu upaya sinergi yang diusulkan adalah peran BUMD dalam menjaga stabilitas harga komoditas pertanian.
BUMD diharapkan dapat berperan sebagai penyangga hasil panen raya agar harga tetap stabil dan tidak merugikan petani.
“Misalnya, bagaimana cara mengolah dan menyimpan hasil panen seperti buah dan sayuran agar tidak terbuang sia-sia saat produksi melimpah. Dengan begitu, harga tetap terjaga dan petani tidak mengalami kerugian,” jelasnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Diponegoro, Dr. Wahid Abdurrahman, menilai pendekatan yang dilakukan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dalam transisi pemerintahan merupakan model baru bagi kepala daerah.
Jika biasanya kepala daerah baru mulai bekerja setelah dilantik, keduanya telah lebih dulu melakukan pemetaan masalah sebelum resmi menjabat.
“Biasanya, dalam 35 hari pertama setelah pelantikan, kepala daerah masih dalam tahap adaptasi. Namun, Pak Luthfi dan Gus Yasin telah melakukan pemetaan permasalahan lebih awal, sehingga setelah pelantikan bisa langsung bergerak. Ini penting karena ekspektasi publik terhadap mereka sangat tinggi,” ujar Wahid.
Ia juga menyoroti tantangan ke depan yang dihadapi Pemprov Jateng, terutama terkait keterbatasan anggaran daerah. Dengan jumlah program yang dirancang mencapai 136, Tim Transisi merancang tiga strategi utama untuk pendanaan.
Pertama, mengoptimalkan skema pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun opsi ini terbatas karena adanya kebijakan penghematan di tingkat pusat.
Kedua, mendorong keterlibatan sektor swasta melalui investasi dan program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Selama ini, Pemprov Jateng belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi CSR untuk pembangunan. Pak Gubernur terpilih memiliki pengalaman dalam hal ini, sehingga diharapkan mampu menarik lebih banyak dukungan dari sektor swasta,” jelas Wahid.
Ketiga, penerapan prinsip collaborative governance dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program.
Menurut Wahid, Jawa Tengah memiliki kekuatan sosial yang dapat dioptimalkan melalui prinsip nguwongke, yaitu pendekatan yang mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat agar mereka merasa memiliki tanggung jawab dalam pembangunan daerah.
Ketua Tim Transisi, Dr. Zulkifli Gayo, menambahkan bahwa pihaknya telah menggelar serangkaian rapat koordinasi dengan OPD dan BUMD pada 6-7 serta 10-11 Februari. Tujuannya adalah memastikan program yang akan dijalankan selaras dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Komposisi Tim Transisi
Tim Transisi Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah terdiri dari berbagai akademisi dan praktisi, antara lain:
- Prof. Dr. Ir. Sri Puryono Karto Soedarmo, M.P. – Ahli tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup (Penasehat).
- Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. – Ahli kebijakan publik (Penasehat).
- Dr. Zulkifli Gayo, S.Pt., M.M. – Analis kebijakan dan perencanaan pembangunan (Ketua).
- Wahid Abdurrahman, S.IP., M.Si, Ph.D. – Ahli desentralisasi dan kerja sama daerah (Sekretaris).
- Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H. – Pakar hukum dan pemerintahan (Anggota).
- Ir. H. Hariyanto, S.T. – (Anggota).
- Gouw Ivan Siswanto, S.H. – Pakar pemberdayaan ekonomi (Anggota).
Menurut Sri Puryono, tim ini dibentuk oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan tujuan memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar dan berkesinambungan.
“Kami memastikan bahwa program-program yang ada dapat disinergikan dengan visi dan misi kepemimpinan baru. Khusus untuk OPD, kami juga mengevaluasi sejauh mana program yang telah berjalan dapat mendukung agenda pembangunan ke depan,” pungkas Zulkifli. (day)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.