JAKARTA – Polri mengungkapkan rencana pengamanan untuk Pilkada serentak 2024 dalam acara Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako Humas) yang berlangsung pada Selasa (10/9/2024).
Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, menekankan pentingnya kolaborasi di era saat ini dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada.
“Kolaborasi adalah kunci. Pandemi Covid-19 menjadi contoh bagaimana tantangan besar bisa diatasi dengan cepat melalui kerjasama berbagai pihak. Begitu pula dengan Pilkada, Polri tidak dapat bekerja sendirian dalam memastikan proses pemilihan berjalan aman dan lancar,” ujar Trunoyudo.
Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak setelah sebelumnya melangsungkan Pilpres dan Pileg.
Proses demokrasi ini diatur oleh konstitusi, dan setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin daerahnya.
Polri, menurut Trunoyudo, bertugas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada.
Trunoyudo juga menyampaikan amanat dari Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, yang bertajuk “Strategi Polri Dalam Rangka Pengamanan Pilkada 2024 Guna Terciptanya Situasi Aman dan Kondusif”.
Ia menekankan bahwa Pilkada merupakan tonggak penting dalam agenda demokrasi Indonesia, namun juga menjadi ujian bagi stabilitas keamanan di berbagai daerah.
“Polri menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks pada Pilkada 2024. Dinamika sosial dan politik yang berkembang pesat memerlukan pendekatan yang komprehensif,” jelas Trunoyudo.
Untuk mengantisipasi potensi ancaman, Polri telah menyusun strategi pengamanan sejak tahap pra-Pilkada, yang mencakup penguatan patroli, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.
Konflik antar pendukung calon, penyebaran hoaks, serta gangguan keamanan lainnya menjadi fokus pengawasan Polri. Selain itu, Polri akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
Polri juga akan menjalin pendekatan dengan tokoh masyarakat, agama, pemuda, serta organisasi kemasyarakatan.
Keterlibatan aktif berbagai elemen ini dianggap penting untuk membangun dukungan publik dalam menjaga keamanan selama proses Pilkada berlangsung.
Peningkatan kualitas personel menjadi prioritas Polri dalam menghadapi Pilkada.
Pelatihan intensif dan simulasi situasi darurat telah direncanakan untuk memastikan setiap personel siap menghadapi tantangan, termasuk pengamanan pemungutan suara hingga penanganan konflik sosial.
Polri juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung operasional pengamanan.
Sistem pemantauan digital dan penggunaan aplikasi mobile memungkinkan Polri untuk merespons situasi di lapangan secara cepat dan efektif.
Polri juga telah memetakan potensi kerawanan melalui indeks yang menjadi dasar operasi keamanan seperti “Mantap Praja” dan “Satgas Nusantara Cooling System”, yang bertujuan menjaga stabilitas selama proses Pilkada.
Deklarasi pemilu damai dan sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan oleh Polri. Implementasi kepolisian berbasis wilayah, yang dikenal dengan istilah “Asta Siap” (delapan persiapan), meliputi kesiapan perangkat lunak, posko, personel, latihan pra-operasi, sarana dan prasarana, anggaran, masyarakat, dan kondisi keamanan.
Dengan strategi ini, Polri berkomitmen untuk memastikan proses Pilkada 2024 berjalan dengan aman, adil, dan bermartabat.
“Semoga momentum ini memperkuat hubungan antara Polri dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya,” pungkas Trunoyudo. (**)
