KENDAL | Kabarjateng.id – Kegiatan Sedekah Gunung di kawasan Kebun Teh Gunungsari, Medini, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, menjadi momentum untuk memperkuat gerakan menjaga kelestarian Gunung Ungaran dan Telomoyo.
Kegiatan yang digelar Koordinator Wilayah (Korwil) Kendal Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo pada Minggu 4 Oktober 2026 tersebut mendapat apresiasi dari Dewan Pembina sekaligus inisiator Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo, Andi Hermawan.
Andi menilai Sedekah Gunung memiliki makna lebih luas daripada sekadar kegiatan budaya.
Menurutnya, tradisi tersebut dapat menjadi sarana membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga alam, sumber air, serta ruang hidup masyarakat.
“Sedekah Gunung jangan berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ini harus menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa gunung memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan masyarakat,” ujar Andi.
Ia mengatakan kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo memiliki fungsi ekologis yang harus diperhatikan dalam setiap rencana pemanfaatan kawasan.
Karena itu, Andi mendorong seluruh Korwil Aliansi Penyelamat Gunung untuk aktif melakukan edukasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Gerakan penyelamatan gunung tidak bisa hanya dilakukan oleh segelintir orang. Harus ada keterlibatan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, petani, komunitas lingkungan, pelaku wisata, dan seluruh elemen yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam,” katanya.
Andi menegaskan perjuangan menjaga gunung juga tidak cukup dilakukan dengan menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Menurutnya, masyarakat perlu dibekali informasi dan kajian yang memadai agar dapat memahami potensi manfaat maupun risiko dari rencana pengembangan panas bumi.
“Kita harus mengedepankan data, kajian ilmiah dan fakta di lapangan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika ada kebijakan yang berpotensi memengaruhi ruang hidup mereka,” tegasnya.
Ia menilai transparansi menjadi salah satu hal penting dalam setiap rencana pembangunan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
Masyarakat, kata Andi, berhak mengetahui secara terbuka mengenai rencana pengembangan PLTP, termasuk kajian lingkungan, aspek geologi, dampak terhadap sumber air, serta konsekuensi sosial dan ekonomi yang mungkin muncul.
“Kalau ada rencana pembangunan, masyarakat harus mendapatkan informasi yang utuh. Jangan hanya menyampaikan sisi manfaatnya, tetapi potensi risikonya juga harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Andi secara khusus menyoroti keberadaan sumber air dan daerah resapan di kawasan pegunungan.
Menurutnya, keberlanjutan sumber air harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pemanfaatan kawasan.
“Air adalah kebutuhan dasar. Kalau sumber air terganggu, yang terdampak bukan hanya masyarakat di sekitar gunung, tetapi juga kehidupan masyarakat di kawasan yang lebih luas,” katanya.
Selain aspek lingkungan, Andi mengatakan kajian juga perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan maupun wisata alam.
Ia juga meminta aspek budaya dan religi tidak diabaikan, mengingat kawasan pegunungan memiliki hubungan erat dengan tradisi dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
“Gunung bukan sekadar bentang alam. Di sana ada sumber air, hutan, lahan pertanian, kehidupan masyarakat, tradisi, bahkan nilai spiritual yang sudah diwariskan turun-temurun,” tutur Andi.
Menurutnya, panas bumi memang dapat menjadi salah satu sumber energi dalam mendukung transisi energi.
Namun, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan karakteristik lokasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keselamatan masyarakat.
“Kami tidak sedang menolak kebutuhan energi. Yang kami dorong adalah pembangunan yang benar-benar mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan masyarakat. Jangan sampai kebutuhan energi hari ini justru meninggalkan persoalan bagi generasi berikutnya,” jelasnya.
Andi berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat terkait rencana pengembangan PLTP di kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo.
Ia mendorong adanya pemeriksaan dan evaluasi terhadap kajian lingkungan serta geologi, sekaligus memastikan masyarakat yang berpotensi terdampak benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Suara masyarakat harus didengar sebelum sebuah keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka ditetapkan. Dialog harus dilakukan secara terbuka, bukan setelah persoalan muncul,” katanya.
Andi juga mendorong seluruh Korwil Aliansi Penyelamat Gunung memperkuat koordinasi dan menjaga gerakan tetap damai serta sesuai dengan ketentuan hukum.
Ia meminta setiap informasi mengenai potensi dampak pengembangan geothermal disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Perjuangan ini harus tetap damai, tertib dan berdasarkan fakta. Kalau kita ingin suara masyarakat dipercaya, maka data dan argumentasi yang disampaikan juga harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Andi mengapresiasi Korwil Kendal yang telah menginisiasi kegiatan Sedekah Gunung di Medini.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi Korwil lain untuk melakukan gerakan serupa.
“Saya mengapresiasi Korwil Kendal. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik bagi seluruh Korwil untuk bergerak sesuai karakter wilayah masing-masing dan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya menjaga gunung,” ungkapnya.
Ia menegaskan, gerakan perlindungan Gunung Ungaran dan Telomoyo bukan semata-mata perjuangan untuk menolak sebuah proyek, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
“Harapan kita sederhana, alam tetap lestari, sumber air tetap terjaga, masyarakat terlindungi, budaya tetap hidup, dan pembangunan berjalan dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang,” pungkas Andi Hermawan. (SL)
