SEMARANG | Kabarjateng.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi Jawa Tengah selama musim kemarau 2026.
Hingga akhir Agustus, jumlah kejadian kebakaran yang tercatat sejak awal tahun mencapai 232 kasus.
Dari ratusan kejadian tersebut, total area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 520 hektare.
Dampak ekonominya juga cukup besar dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp2,4 miliar.
Dari jumlah tersebut, kerugian pada lahan milik masyarakat diperkirakan sebesar Rp1,66 miliar.
Sementara itu, kebakaran yang terjadi di kawasan hutan negara menimbulkan kerugian sekitar Rp737 juta.
Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan kasus yang sangat signifikan.
Jumlah kejadian karhutla pada 2026 disebut melonjak hingga sekitar 700 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi kemarau yang membuat vegetasi dan lahan mudah terbakar menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko.
Di sisi lain, aktivitas manusia juga masih menjadi pemicu utama sejumlah kejadian kebakaran.
Beberapa kasus bermula dari pembakaran sisa tanaman setelah panen tebu maupun pembakaran sampah yang kemudian tidak terkendali.
Kebiasaan tersebut masih ditemukan di sejumlah daerah, termasuk Blora dan Klaten.
Melihat kondisi itu, Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Karsono, meminta pemerintah tidak hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi.
Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan lebih awal dengan memperkuat pemantauan di lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Perlu pemetaan dan pengawasan ekstra terhadap lahan-lahan yang berpotensi terbakar. Selain itu perlu adanya kesiapan mitigasi kebakaran lahan yang disebabkan baik oleh bencana alam maupun human error,” ujar Karsono.
Karsono juga meminta pengawasan tidak berhenti pada lahan pertanian masyarakat.
Kawasan hutan dan pegunungan yang memiliki potensi kebakaran tinggi harus mendapat perhatian serupa, di antaranya kawasan Gunung Lawu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Slamet.
Selain pengawasan, kesiapan sarana penanggulangan kebakaran juga dinilai penting.
Ia meminta dukungan anggaran daerah untuk kebutuhan kedaruratan benar-benar diarahkan dan dikawal agar peralatan pemadam serta fasilitas di pos pemantauan dapat berfungsi secara optimal.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat.
Sosialisasi mengenai bahaya dan larangan membakar sisa hasil panen harus dilakukan secara rutin, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan.
Menurut Karsono, pencegahan harus menjadi prioritas.
Pengawasan yang lebih aktif, kesiapan peralatan, edukasi masyarakat, serta penegakan aturan perlu berjalan beriringan agar kasus karhutla tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. (lim)
