SURAKARTA | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengembangkan pendekatan baru dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.
Kali ini, pemuda yang berasal dari keluarga kurang mampu ditempatkan sebagai kelompok utama yang mendapat pemberdayaan.
Strategi tersebut tidak berorientasi pada pemberian bantuan semata.
Para pemuda diarahkan untuk memiliki kemampuan kerja, membangun usaha, serta memperoleh penghasilan sehingga dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya.
Model tersebut diwujudkan melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda.
Program itu diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Rabu (19/8/2026).
Peluncuran dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah.
Taj Yasin menjelaskan, program percontohan tersebut menjadi sarana untuk melihat sejauh mana pemberdayaan generasi muda dapat digunakan sebagai strategi pengentasan kemiskinan di tingkat desa maupun kelurahan.
Menurutnya, persoalan kemiskinan membutuhkan kerja bersama dari berbagai pihak.
Karena itu, pelaksanaan program melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, kelompok usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Kelompok sasaran program ini adalah warga berusia 16 sampai 30 tahun yang berasal dari keluarga dalam desil 1 hingga 4.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, jumlah pemuda yang masuk kategori tersebut di Jawa Tengah mencapai 3.493.309 orang.
Taj Yasin menilai pemuda memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi karena lebih mudah beradaptasi dengan teknologi.
Kemampuan memanfaatkan platform digital juga dinilai dapat membantu pelaku usaha muda memperluas jangkauan pemasaran.
Pilot project ini dijalankan di delapan desa dan kelurahan.
Lokasinya meliputi Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Surakarta; Desa Winduaji di Brebes; Desa Belik dan Mendelem di Pemalang; Desa Rejosari di Demak; serta Desa Ngawen di Blora.
Berbeda dengan pola bantuan langsung, penerima manfaat terlebih dahulu menjalani asesmen.
Pemerintah akan memetakan kebutuhan, pengalaman, kemampuan, dan potensi masing-masing kelompok sebelum menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
Setelah proses tersebut, peserta memperoleh pelatihan dan pendampingan.
Dukungan usaha kemudian diberikan berdasarkan hasil pemetaan tersebut.
Dengan mekanisme itu, bantuan diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif, melainkan berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan.
Taj Yasin juga meminta pemerintah daerah memastikan keberlanjutan program.
Kegiatan usaha, peternakan, maupun bentuk ekonomi produktif lainnya harus mendapatkan pendampingan dan pengawasan agar terus berkembang.
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengapresiasi pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, penanganan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mereka mampu menjadi pelaku pembangunan sekaligus mandiri secara ekonomi.
Ia berharap program percontohan tersebut tidak berhenti pada seremoni peluncuran.
Pendampingan yang berkelanjutan diharapkan dapat menghasilkan pola pemberdayaan yang nantinya bisa diterapkan di wilayah lain.
Untuk menunjang pelaksanaan program, Pemprov Jateng menyiapkan sejumlah bantuan dan intervensi sesuai kebutuhan setiap wilayah.
Di sektor sosial ekonomi, terdapat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp145 juta, bantuan modal KUBE Rp480 juta untuk 24 kelompok, serta UEP senilai Rp240 juta.
Bank Jateng turut mendukung melalui bantuan KUBE dan pelatihan dasar bagi pemuda dengan total nilai Rp600 juta.
Sementara peningkatan keterampilan dilakukan melalui Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) sebesar Rp7,98 juta.
Para pemuda penerima manfaat juga memperoleh Kartu Zilenial yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses sejumlah program pelatihan milik Pemprov Jateng.
Intervensi pemerintah turut mencakup perlindungan sosial dan pendidikan.
Di antaranya Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp105,6 juta, BLT DBHCHT Rp436,8 juta, serta bantuan pendidikan BSM untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB sebesar Rp73 juta.
Pada aspek perbaikan kualitas hunian dan fasilitas dasar, pemerintah menyalurkan bantuan RTLH Rp260 juta, pembangunan jamban Rp675,22 juta, serta instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta.
Selain itu, tersedia bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
Melalui kombinasi pelatihan, pendampingan, dukungan usaha, perlindungan sosial, dan perbaikan kebutuhan dasar tersebut, Pemprov Jateng berharap model pemberdayaan pemuda dapat menjadi salah satu pola baru dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. (dkp)
