MANGGARAI BARAT | Kabarjateng.id – Pemerintah terus memperkuat penanganan pascagempa bumi yang berdampak pada sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh unsur pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kebutuhan dasar warga sekaligus memastikan kondisi di lapangan terdata dengan baik.
Arahan tersebut disampaikan Tito saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT secara hybrid dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Menurut Tito, prioritas utama setelah bencana adalah memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan pertolongan.
Pemerintah perlu segera menangani korban meninggal maupun warga yang mengalami luka, sekaligus memenuhi kebutuhan warga yang harus meninggalkan rumah dan tinggal di pengungsian.
Pemulihan sejumlah layanan dasar juga menjadi perhatian.
Pemerintah bersama pihak terkait diminta memastikan pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, BBM, serta distribusi logistik dapat kembali berjalan.
Keberadaan layanan tersebut dinilai sangat menentukan kelancaran proses evakuasi dan penyaluran bantuan.
Tito memberikan apresiasi kepada PLN dan operator telekomunikasi yang bergerak melakukan pemulihan jaringan.
Menurutnya, listrik dan komunikasi merupakan bagian penting dalam mendukung koordinasi antarinstansi selama penanganan bencana.
Akses Jalan dan Rumah Warga Jadi Perhatian
Selain layanan dasar, pemerintah diminta mempercepat pembukaan akses jalan yang terdampak.
Infrastruktur tersebut diperlukan untuk memperlancar pergerakan masyarakat, kendaraan pengangkut bantuan, maupun alat berat yang digunakan dalam proses penanganan.
Pemerintah daerah juga diminta memberikan perhatian khusus kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan.
Untuk itu, pendataan harus dilakukan secara detail dan tidak hanya mencatat jumlah bangunan yang terdampak.
Data rumah rusak perlu diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakannya, mulai dari ringan, sedang hingga berat.
Hasil pendataan tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan bantuan yang akan diberikan pemerintah.
Hal serupa berlaku untuk fasilitas pemerintahan.
Kantor kabupaten, kecamatan, hingga desa yang mengalami kerusakan perlu segera didata sehingga kebutuhan rehabilitasi dapat dihitung dan pelayanan publik tidak terhenti terlalu lama.
Dua Posko Diusulkan untuk Flores
Dalam rapat koordinasi tersebut, Mendagri juga menyampaikan usulan pembentukan dua posko penanganan untuk memperkuat koordinasi di wilayah Flores.
Posko pertama direncanakan berada di Labuan Bajo untuk mengoordinasikan penanganan wilayah Flores bagian barat.
Sementara wilayah timur dapat dikoordinasikan dari Ende.
Pembagian posko tersebut diharapkan membuat penanganan lebih efektif karena kondisi geografis Flores cukup luas dan membutuhkan koordinasi lapangan yang cepat.
Anggaran Daerah Perlu Dioptimalkan
Tito turut menyoroti kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi situasi pascabencana.
Pemerintah pusat akan memberikan dukungan bagi daerah yang mengalami keterbatasan fiskal agar sumber daya yang tersedia dapat segera digunakan untuk kebutuhan penanganan.
Ia meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Penanganan harus dilakukan secara terpadu sejak masa tanggap darurat hingga memasuki tahap pemulihan dan pembangunan kembali.
“Betul-betul petakan permasalahan yang ada dan segera bergerak sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Tito.
Rapat tersebut dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri PU Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta sejumlah pejabat terkait. (dkp)
