SEMARANG | kabarjateng.id – Komisi D DPRD Kota Semarang meminta Pemerintah Kota Semarang memperkuat sumber daya manusia di Sekolah Rakyat (SR) Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, menyusul masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik dibandingkan jumlah peserta didik.
Hal itu disampaikan usai Komisi D melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Rakyat pada Kamis (16/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, anggota dewan meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus mengecek sarana dan prasarana sekolah berasrama tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, mengapresiasi hadirnya Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, keberadaan sekolah yang melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA itu menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Ini perlu kami apresiasi. Pemerintah, khususnya di Kota Semarang, untuk pertama kalinya memiliki Sekolah Rakyat. Ini menjadi langkah nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Meski menilai fasilitas sekolah sudah memadai, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga sistem pembelajaran, Mualim menyoroti rasio guru yang masih terbatas. Saat ini Sekolah Rakyat menampung 270 siswa, masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan jumlah tenaga pendidik sekitar 20 orang.
Karena itu, Komisi D mendorong pemerintah segera menambah jumlah guru, termasuk melalui penempatan tenaga PPPK. Selain itu, jumlah wali asuh dan layanan psikolog juga dinilai perlu diperkuat mengingat seluruh siswa tinggal di asrama.
“Kami berharap ada penambahan guru agar beban mengajar tidak terlalu berat. Selain itu, ke depan seluruh anak yang mendaftar di Sekolah Rakyat juga diharapkan dapat tertampung,” kata Mualim.
Komisi D DPRD Kota Semarang menegaskan akan terus mengawal pengembangan Sekolah Rakyat agar mampu memberikan layanan pendidikan yang optimal sekaligus menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di Kota Semarang.(day)
