JAKARTA | Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sukoharjo.
Ia menegaskan, pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi usai menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Luthfi mengaku prihatin atas kasus yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Menurutnya, terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas sangat bergantung pada komitmen serta keteladanan seorang pemimpin.
“Saya sudah berkali-kali mengingatkan bahwa membangun clean and good government harus dimulai dari pemimpinnya. Seorang pemimpin wajib menjadi contoh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh penyelenggara pemerintahan harus menjalankan kewenangan, mengelola anggaran, serta melaksanakan program kerja secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Luthfi berharap seluruh kepala daerah di Jawa Tengah menjadikan integritas sebagai prinsip utama dalam memimpin.
Ia juga menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang dilakukan KPK.
“Saya mendukung penuh langkah KPK. Prinsipnya, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi,” tegasnya.
Meski demikian, Luthfi memastikan proses hukum tersebut tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap memberikan pendampingan agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Jika seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi, pemerintah akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) bupati sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan. Pemerintah Provinsi akan mendukung agar penyelenggaraan pemerintahan di Sukoharjo tidak terganggu,” katanya.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/7/2026) malam.
Dalam operasi tersebut, sejumlah pihak diamankan, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Informasi sementara menyebutkan OTT itu diduga berkaitan dengan kasus pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap perkara tersebut. (ar)
