SEMARANG | Kabarjateng.id – Program Rumah Rakyat yang digagas Gubernur Jawa Tengah terus berkembang sebagai pusat pelayanan publik yang semakin memudahkan masyarakat.
Selain menjadi tempat penyampaian aspirasi, kini Rumah Rakyat juga menyediakan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang memungkinkan warga mengurus berbagai dokumen penting, termasuk KTP lintas daerah.
Gubernur Ahmad Luthfi meninjau langsung pelaksanaan layanan tersebut di Lounge Rumah Rakyat, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026).
Dalam kunjungannya, ia juga menyempatkan berdialog dengan masyarakat yang sedang mengurus dokumen kependudukan.
Menurut Luthfi, Rumah Rakyat dirancang sebagai ruang pelayanan yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari penyampaian aspirasi hingga layanan administrasi.
“Rumah Rakyat menjadi tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, termasuk kebutuhan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Ia menegaskan, konsep Rumah Rakyat akan terus diperluas agar mampu menghadirkan lebih banyak jenis pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat.
“Berbagai persoalan warga kami layani di sini, termasuk pelayanan KTP. Masyarakat merasa terbantu dan ke depan layanan ini akan terus dikembangkan,” katanya.
Layanan administrasi kependudukan di Rumah Rakyat telah berjalan selama tiga bulan. Pelayanan dibuka secara rutin setiap Selasa dan Rabu pada pekan pertama setiap bulan.
Beragam layanan tersedia, di antaranya perekaman KTP elektronik bagi pemula, penggantian KTP yang hilang atau rusak, pembaruan foto KTP, hingga penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
Menariknya, layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota yang sedang berada di Semarang tanpa harus kembali ke daerah asal.
Sekretaris Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Nur Kholis, menjelaskan layanan tersebut hadir untuk mempermudah masyarakat yang mengalami kendala dalam mengurus dokumen kependudukan.
Menurutnya, siapa pun yang berada di Kota Semarang dan membutuhkan layanan administrasi sederhana, seperti penggantian KTP yang hilang maupun pembaruan data, dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
Dalam satu hari, rata-rata sekitar 150 warga memanfaatkan layanan ini.
Tingginya antusiasme masyarakat mendorong pemerintah mempertimbangkan penambahan jadwal pelayanan sekaligus memperluas keberadaan Rumah Rakyat ke daerah lain, termasuk Surakarta.
“Kami sedang mengkaji pengembangan Rumah Rakyat di wilayah lain. Namun, pelaksanaannya tetap menyesuaikan kesiapan sumber daya manusia yang tersedia,” jelasnya.
Salah satu warga Kabupaten Kendal, Vita Marisa, mengaku pelayanan tersebut sangat membantu proses perbaikan data tempat lahir pada dokumen kependudukannya.
Informasi mengenai layanan itu diperolehnya dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kendal.
Ia menilai proses pengurusan menjadi lebih cepat dan praktis dibanding harus kembali ke daerah asal.
Vita juga berharap layanan serupa terus diselenggarakan secara rutin agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
Pengalaman positif juga dirasakan warga Kota Semarang, Siti Istiani. Ia datang untuk memperbarui foto pada KTP elektronik setelah mengenakan hijab.
Informasi mengenai layanan tersebut diperolehnya melalui grup Muslimat.
“Alhamdulillah, pelayanannya mudah dan gratis,” ungkapnya.
Siti berharap layanan administrasi kependudukan di Rumah Rakyat terus dipertahankan karena mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah. (dkp)
