MAGELANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Semester I 2026 meski dihadapkan pada tantangan ekonomi global, keterbatasan ruang fiskal, serta dinamika geopolitik internasional.
Kondisi tersebut menjadi fondasi penting agar pembangunan daerah tetap berjalan dan pertumbuhan ekonomi terus terjaga.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, keberhasilan mempertahankan kinerja APBD merupakan hasil pengelolaan anggaran yang dilakukan secara cermat dan terarah.
Menurutnya, setiap rupiah belanja daerah difokuskan pada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Luthfi saat ditemui di sela kegiatan Rupiah Borobudur Playon di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Minggu (5/7/2026), menanggapi apresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap kinerja fiskal Jawa Tengah.
Ia menjelaskan, kapasitas APBD dalam membiayai pembangunan daerah hanya sekitar 15 persen.
Karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumber pendanaan lain, termasuk investasi, agar pembangunan tetap berkelanjutan.
“Di tengah keterbatasan fiskal dan kondisi global saat ini, pengelolaan APBD harus dilakukan secara tepat. Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD, tetapi juga membutuhkan dukungan investasi dan sumber pembiayaan lainnya,” ujar Luthfi.
Menurutnya, prioritas penggunaan APBD diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari jalan hingga fasilitas penunjang yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan bagi penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Ia memastikan berbagai program prioritas tetap berjalan sesuai rencana meskipun ruang fiskal terbatas.
Pengelolaan anggaran yang efektif tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,89 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Di sisi lain, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp110,02 triliun, sementara pada triwulan pertama 2026 telah menembus sekitar Rp23 triliun.
Luthfi mengatakan, meningkatnya investasi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 9,58 persen menjadi 9,38 persen, sedangkan penyerapan tenaga kerja pada triwulan I 2026 mencapai sekitar 92 ribu orang.
Menurutnya, dominasi investasi di sektor padat karya menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai tujuan investasi, baik bagi investor nasional maupun mancanegara.
Ia menambahkan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kalangan pengusaha, hingga perguruan tinggi.
Luthfi juga mengajak masyarakat dan media massa untuk terus mengawal pembangunan melalui kritik yang membangun.
Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak disertai penyebaran hoaks, disinformasi, maupun fitnah yang dapat memicu perpecahan.
“Pejabat harus siap menerima kritik yang membangun. Tetapi jangan sampai ruang publik dipenuhi hoaks, disinformasi, atau fitnah yang justru merusak persatuan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa kinerja APBD Jawa Tengah selama Semester I 2026 tetap menunjukkan hasil positif di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan.
Pendapatan daerah tercatat telah terealisasi sebesar 46,56 persen dari target atau tumbuh 13,33 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari target yang telah ditetapkan.
Menurut Purbaya, capaian tersebut menunjukkan peran APBN masih sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.
Ia juga mengapresiasi sinergi jajaran Kementerian Keuangan di daerah yang dinilai mampu mengawal pelaksanaan APBN secara optimal.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap didorong untuk meningkatkan kualitas dan percepatan belanja APBD agar manfaatnya semakin terasa bagi masyarakat serta mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (can)
