BOYOLALI, Kabarjateng.id – Provinsi Jawa Tengah mencatat prestasi tertinggi secara nasional dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hingga 16 Mei 2026, sebanyak 2.769 gedung koperasi berdiri dan 6.271 KDKMP atau sekitar 73 persen sudah aktif melayani masyarakat di berbagai desa dan kelurahan.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai mengikuti peresmian 1.061 KDKMP oleh Presiden Prabowo Subianto yang dipusatkan di Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).
Gubernur Luthfi mengikuti kegiatan secara daring dari KDKMP Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
Ribuan Koperasi Sudah Beroperasi
Menurut Luthfi, jumlah koperasi yang berdiri di Jawa Tengah terus bertambah seiring percepatan pembangunan di lapangan.
Selain itu, ribuan koperasi juga mulai memberikan layanan langsung kepada masyarakat desa.
“Di Jawa Tengah sudah terbangun 2.769 koperasi dan jumlahnya akan terus bertambah. Sementara yang sudah berjalan operasional mencapai 6.271 koperasi,” ujarnya.
Dari total 1.061 KDKMP yang diresmikan Presiden Prabowo, sebanyak 531 unit berada di Jawa Tengah, sedangkan 530 unit lainnya berada di Jawa Timur.
Percepatan pembangunan ratusan gedung koperasi di Jateng berjalan melalui kolaborasi bersama Kodam IV/Diponegoro.
Sebaran Pembangunan di Empat Korem
Pembangunan koperasi tersebar di berbagai wilayah, yakni Korem 071/Wijayakusuma sebanyak 41 titik, Korem 072/Pamungkas 103 titik, Korem 073/Makutarama 55 titik, dan Korem 074/Warastratama sebanyak 332 titik.
Berdasarkan data SIMKOPDES, Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan jumlah pembangunan gedung KDKMP terbanyak, yakni 186 gedung.
Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Boyolali dengan 180 gedung, serta Kabupaten Klaten sebanyak 174 gedung.
Operasional Menyesuaikan Potensi Daerah
Luthfi menjelaskan, tingginya angka operasional koperasi di Jawa Tengah terjadi karena pelaksanaannya tidak harus menunggu pembangunan gedung selesai sepenuhnya.
Pemerintah menyesuaikan operasional dengan kesiapan dan potensi masing-masing wilayah.
Beberapa koperasi bahkan mulai berjalan meski baru memiliki satu hingga tiga gerai layanan.
Sejumlah desa juga menyediakan layanan pembayaran listrik, air, hingga transaksi keuangan lainnya sebagai awal pengembangan layanan koperasi modern.
Menurutnya, wilayah pesisir, pegunungan, hingga sentra pertanian tentu memiliki kebutuhan berbeda.
Karena itu, pengembangan koperasi harus menyesuaikan karakter dan potensi lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ekonomi Kerakyatan Jadi Fondasi Desa
Luthfi menegaskan, konsep Koperasi Merah Putih menjadi bentuk nyata ekonomi kerakyatan berbasis desa yang mengutamakan potensi serta kearifan lokal sebagai kekuatan utama.
“Ini merupakan perintah Presiden. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menjadi fondasi utama pembangunan desa,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut operasionalisasi 1.061 KDKMP menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekonomi desa secara nasional.
Menurutnya, koperasi yang diresmikan telah memiliki dukungan infrastruktur lengkap, mulai dari gedung, gudang, sistem logistik, hingga armada operasional.
Ia menyampaikan, dalam waktu tujuh bulan sejak November 2025, pemerintah berhasil membangun dan mengoperasikan 1.061 koperasi.
Bahkan, laporan terbaru menunjukkan secara fisik sudah ada sekitar 9.000 koperasi yang siap digunakan.
Presiden menargetkan pada Agustus 2026 pemerintah mampu meresmikan hingga 30 ribu koperasi di seluruh Indonesia.
“Koperasi harus kuat, UMKM harus kuat. Dengan begitu ekonomi desa akan tumbuh mandiri dan Indonesia akan semakin kokoh,” tandasnya. (ar)
