BREBES, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berhasil mendorong kenaikan kuota rumah subsidi di wilayahnya menjadi 50 ribu unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait langsung menyetujui usulan tersebut saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Desa Kaliwlingi, Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Jumlah itu meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25 ribu unit.
Langkah ini diyakini mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Rumah Subsidi Dorong Perputaran Ekonomi
Maruarar Sirait menjelaskan, tambahan kuota rumah subsidi akan memberi dampak besar terhadap roda perekonomian masyarakat, terutama jika berjalan seiring dengan program bedah rumah yang terus diperluas.
Menurutnya, pembangunan 50 ribu rumah subsidi ditambah puluhan ribu program renovasi rumah tidak layak huni akan membuka banyak lapangan kerja, menghidupkan sektor bahan bangunan, hingga meningkatkan daya beli masyarakat.
“Kalau rumah subsidi mencapai 50 ribu unit dan bedah rumah terus meningkat, tentu ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan
Ahmad Luthfi menegaskan pembangunan sektor perumahan menjadi bagian penting dari pelayanan dasar masyarakat.
Karena itu, semua pihak harus terlibat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
Ia menilai kolaborasi menjadi kunci utama untuk mempercepat pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Tengah.
“Pembangunan Jawa Tengah harus berjalan bersama-sama. Semangat kebersamaan itulah yang menjadi kekuatan utama,” kata Luthfi.
Program Bedah Rumah Terus Diperkuat
Selain meningkatkan kuota rumah subsidi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten/kota.
Program ini berfokus pada peningkatan kualitas tempat tinggal warga agar lebih sehat, aman, dan layak huni.
Luthfi juga menyoroti pentingnya penyelesaian tata ruang di daerah.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menuntaskan persoalan tata ruang agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan kawasan lahan sawah dilindungi (LSD).
Menurutnya, kepastian tata ruang sangat penting agar pengembang dapat membangun perumahan tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan lahan.
Penyaluran KPP di Jateng Tertinggi Nasional
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) hingga April 2026 mencapai Rp1,7 triliun atau sekitar 73,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp2,3 triliun.
Khusus di Kabupaten Brebes, minat masyarakat terhadap KPP sangat tinggi dengan nilai mencapai Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur.
Angka tersebut bahkan melampaui capaian kegiatan serupa sebelumnya di Manado.
Maruarar juga menyebut Jawa Tengah sebagai provinsi dengan penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan perumahan terbesar di Indonesia.
Bahkan, Bank Jateng tercatat sebagai salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar secara nasional.
Bedah Rumah di Brebes Naik 30 Kali Lipat
Program bedah rumah di Brebes mengalami lonjakan signifikan. Jika pada 2025 hanya menyasar 20 unit rumah, maka pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 600 unit atau naik 30 kali lipat.
Meski demikian, Maruarar mengingatkan bahwa renovasi rumah harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi keluarga agar rumah yang telah diperbaiki tetap terawat dengan baik dalam jangka panjang.
Ia menegaskan, perbaikan fisik rumah saja tidak cukup tanpa dukungan ekonomi yang stabil bagi pemilik rumah.
Melalui sinergi antara Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, PNM, dan SMF, pemerintah berharap akses pembiayaan perumahan semakin luas, pelaku usaha rakyat semakin berkembang, serta pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat secara berkelanjutan. (rs)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.