SEMARANG, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik 27 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (27/4/2026), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang.
Pelantikan itu mencakup 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Fungsional Ahli Utama.
Sebanyak 13 pejabat menerima promosi jabatan, sementara 13 pejabat lainnya menjalani rotasi untuk menyegarkan organisasi.
Ahmad Luthfi menegaskan rotasi jabatan menjadi langkah penting untuk menjaga birokrasi tetap sehat, dinamis, dan produktif.
Menurutnya, pergantian posisi dalam pemerintahan menjadi hal wajar demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Mutasi atau rotasi adalah hal yang wajar untuk kesegaran organisasi. Birokrasi harus sehat, berdaya guna, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Jabatan Harus Berjalan dengan Integritas
Luthfi mengingatkan seluruh pejabat baru bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus mereka pertanggungjawabkan, baik kepada institusi maupun secara moral dan spiritual.
Karena itu, para pejabat harus bekerja dengan penuh integritas, profesional, serta mampu memberi nilai tambah bagi organisasi.
Menurut Luthfi, proses pengisian jabatan berlangsung secara terbuka melalui sistem merit yang mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja aparatur sipil negara.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah memverifikasi seluruh proses tersebut.
Ia menegaskan, proses penempatan jabatan itu tidak memberi ruang bagi praktik titipan maupun kepentingan pribadi.
“No titip-titip, no jasa penitipan. Ini harus menjadi patokan kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” tegasnya.
Pelayanan Publik Harus Cepat dan Tidak Berbelit
Gubernur meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru menjabat agar tidak terjebak dalam birokrasi panjang yang justru menghambat pelayanan.
Menurutnya, birokrasi harus hadir untuk melayani masyarakat, bukan mempersulit dengan prosedur yang berbelit.
“Kami ingin birokrasi kita melayani, bukan mempersulit,” katanya.
Ia juga meminta setiap kepala OPD segera membenahi unit kerja masing-masing.
Respons terhadap pelayanan publik dan keluhan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Luthfi menegaskan, setiap aduan masyarakat wajib mendapat tindak lanjut dalam waktu maksimal 1×24 jam.
Tidak boleh ada keluhan publik yang dibiarkan tanpa jawaban.
“Tidak boleh ada komplain publik yang dibiarkan. Semua harus terjawab cepat,” tandasnya.
Sejumlah Nama Isi Jabatan Strategis
Dalam pelantikan itu, sejumlah pejabat mengisi posisi strategis di berbagai OPD.
Muhammad Masrofi menjabat Kepala Bapenda, Harso Susilo menjadi Kepala Badan Kesbangpol, dan Dwianto Pryonugroho memimpin BPKAD.
Selain itu, Widi Hartanto memimpin Dinas Ketahanan Pangan, dr Zulfachmi Wahab memimpin Dinas Kesehatan, serta Aria Chandra Destianto memimpin Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Pada tingkat biro, Yasip Khasani menjabat Kepala Biro Organisasi, Edy Iswanto memimpin Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama, serta Johan Hadiyanto menjabat Kepala Biro Perekonomian.
Urip Sihabudin mengisi posisi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jateng, sedangkan Agung Hariyadi menjabat Sekretaris DPRD Jateng.
Pelantikan itu juga mencakup jabatan direktur rumah sakit daerah. Yunita Dyah Suminar menjabat Direktur RSUD Dr Moewardi, Ikhwan Hamzah memimpin RSJD Dr Amino Gondohutomo, dan Setyowati Raharjo memimpin RSJD Dr Arif Zainudin.
Sementara itu, Dyah Lukisari menjalankan tugas sebagai Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (dkp)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.