SEMARANG, Kabarjateng.id – Aktivitas penataan lahan di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, kembali menarik perhatian warga.
Kegiatan yang direncanakan untuk pembangunan pondok pesantren itu menggunakan alat berat untuk meratakan area.
Aktivitas Proyek Jadi Sorotan Warga
Warga sekitar terus memantau kegiatan di lokasi karena melihat mobilisasi alat berat dan truk pengangkut tanah berlangsung cukup intens.
Di tengah aktivitas tersebut, muncul dugaan pengangkutan tanah urug dari lokasi tanpa izin resmi.
Kondisi ini memicu pertanyaan terkait legalitas kegiatan yang berjalan di lapangan.
Seorang pria berinisial W yang mengaku sebagai koordinator lapangan saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa pihaknya masih mengurus berbagai perizinan.
Ia menyebut proses tersebut mencakup izin kegiatan hingga pengelolaan tanah yang keluar dari area proyek.
Ia juga mengaku telah menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk aparat kepolisian di Polrestabes Semarang dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jawa Tengah.
Legalitas Kegiatan Dipertanyakan
Pernyataan tersebut justru memunculkan keraguan di tengah masyarakat.
Publik mempertanyakan kejelasan status hukum kegiatan, khususnya terkait pengangkutan tanah dari lokasi proyek.
Hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan penjelasan resmi mengenai dokumen perizinan yang dimiliki.
Kejelasan soal izin lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta syarat administratif lainnya juga belum terlihat.
Berpotensi Masuk Kategori Galian C
Sejumlah kalangan menilai, jika pengelola benar-benar mengeluarkan tanah hasil pengerukan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan, maka kegiatan itu tidak lagi sebatas penataan lahan.
Aktivitas tersebut berpotensi masuk kategori pertambangan mineral bukan logam dan batuan (galian C) yang wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai aturan perundang-undangan.
Dorongan Transparansi dari Publik
Kondisi ini mendorong masyarakat meminta keterbukaan dari pihak terkait.
Kejelasan informasi dinilai penting untuk menghindari polemik serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
