JAKARTA, Kabarjateng.id – Pemerintah menetapkan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, memimpin langsung sidang isbat di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Dalam konferensi pers usai sidang, Menteri Agama menyampaikan hasil perhitungan astronomi (hisab) dan pemantauan hilal (rukyat).
Hasil tersebut menunjukkan awal bulan Syawal belum masuk pada tanggal pengamatan.
“Data hisab dan hasil rukyat menjadi dasar bersama. Posisi hilal belum memenuhi kriteria, sehingga kami menetapkan 1 Syawal jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026,” tegasnya.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Cholil Nafis, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, serta Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.
Hasil Hisab dan Rukyat Jadi Acuan
Menteri Agama menjelaskan posisi hilal pada 29 Ramadan 1447 H atau 19 Maret 2026 masih berada di bawah standar visibilitas.
Tinggi hilal berada pada kisaran 0,91 derajat hingga 3,13 derajat, sementara sudut elongasi berkisar antara 4,54 derajat hingga 6,1 derajat.
Angka tersebut belum memenuhi kriteria baru MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Tim rukyat melakukan pemantauan di 117 titik di seluruh Indonesia.
Hasil pengamatan menunjukkan tidak ada satu pun lokasi yang berhasil melihat hilal.
“Seluruh laporan yang masuk sudah kami verifikasi, dan tidak ada yang menyatakan hilal terlihat,” jelasnya.
Libatkan Banyak Pihak
Sidang isbat melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan negara sahabat, Mahkamah Agung, BMKG, BIG, BRIN, hingga lembaga pendidikan seperti Bosscha ITB dan Planetarium Jakarta.
Para ahli falak dari organisasi Islam dan perguruan tinggi juga ikut memberikan pandangan ilmiah.
Keterlibatan berbagai pihak ini memperkuat transparansi serta akurasi dalam pengambilan keputusan.
Pentingnya Sidang Isbat
Menteri Agama menegaskan sidang isbat menjadi forum penting untuk menyatukan pandangan dalam menentukan waktu ibadah umat Islam.
Pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai elemen.
Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 sebagai dasar hukum penyelenggaraan sidang isbat.
Regulasi ini mengatur integrasi metode hisab dan rukyat guna menciptakan kepastian serta keseragaman penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
Selain itu, keputusan ini juga mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait penetapan awal bulan hijriah.
“Melalui sidang ini, kami ingin menjaga kebersamaan umat agar dapat merayakan Idulfitri secara serentak,” pungkas Menteri Agama. (dkp)
