CILACAP, Kabarjateng.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap agar tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara normal meskipun terjadi dinamika dalam pemerintahan daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan pesan tersebut melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, saat bertemu dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta organisasi perangkat daerah (OPD) di Cilacap, Minggu (15/3/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah juga menetapkan Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap.
Penunjukan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar.
Iwanuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah harus terus menjalankan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai layanan publik lainnya.
“Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Urusan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan lainnya harus tetap berjalan,” ujar Iwanuddin.
Soliditas Pemerintahan Jadi Kunci
Ia juga mengingatkan pentingnya kekompakan seluruh unsur pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak bergantung pada satu orang, tetapi lahir dari kerja sama seluruh elemen pemerintahan.
Forkopimda, OPD, hingga para camat harus memperkuat koordinasi dan bekerja secara solid agar program pemerintahan berjalan maksimal.
“Tidak ada Superman, yang ada Super Team. Artinya semua unsur pemerintahan harus bekerja bersama untuk melayani masyarakat,” tegasnya.
Hentikan Praktik yang Berpotensi Korupsi
Selain menjaga pelayanan publik, Iwanuddin juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar menghentikan berbagai praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Ia menyoroti sejumlah kebiasaan yang sering muncul dalam birokrasi, seperti budaya pemberian menjelang hari raya, persoalan pengadaan barang dan jasa, proses perizinan, hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan yang tidak sesuai aturan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan agar kinerja birokrasi semakin transparan dan akuntabel.
“Kebiasaan yang berpotensi melanggar aturan harus kita hentikan. Kita perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih baik ke depan,” jelasnya.
Pemprov Dukung Stabilitas dan Pengendalian Inflasi
Iwanuddin menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap memberikan dukungan dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan inflasi, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Pesan Bapak Gubernur, pemerintah daerah harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jaga inflasi dan pastikan kondisi Kabupaten Cilacap tetap kondusif,” pungkasnya. (ajp)
