SEMARANG, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah harus tetap berada di wilayah masing-masing selama masa libur Lebaran 2026.
Ia meminta para bupati dan wali kota tidak meninggalkan daerah agar pelayanan publik dan pengamanan arus mudik tetap berjalan maksimal.
Ahmad Luthfi menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral bersama para bupati, wali kota, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, kepala daerah harus memantau langsung kondisi wilayah selama masa mudik dan perayaan Idulfitri.
Ikuti Surat Edaran Mendagri
Ahmad Luthfi menjelaskan pemerintah pusat mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026.
Surat tersebut mengatur penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah selama libur Idulfitri 1447 Hijriah.
Ia mengingatkan para kepala daerah agar mematuhi aturan tersebut dengan tetap berada di wilayah masing-masing mulai H-7 hingga H+7 Lebaran.
“Para kepala daerah harus tetap berada di wilayah masing-masing selama periode tersebut sesuai arahan Menteri Dalam Negeri,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menilai kehadiran kepala daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas wilayah serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dan rasa aman selama arus mudik dan arus balik.
Jateng Berpotensi Menjadi Tujuan Utama Pemudik
Dalam rapat itu, Ahmad Luthfi juga memaparkan proyeksi jumlah pemudik yang akan masuk ke Jawa Tengah pada Lebaran tahun ini.
Pemerintah memperkirakan sekitar 17,3 juta orang akan datang ke provinsi tersebut.
Jumlah tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu tujuan utama pemudik dari berbagai daerah.
“Perkiraan sementara menunjukkan sekitar 17,3 juta pemudik akan masuk ke wilayah Jawa Tengah,” jelasnya.
Pemerintah Siapkan Berbagai Langkah Antisipasi
Rapat koordinasi tersebut juga membahas kesiapan berbagai sektor untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan langkah antisipasi di sektor transportasi, ketersediaan bahan pokok, serta penanganan potensi bencana.
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno, serta jajaran Forkopimda.
Posko Terpadu dan Perbaikan Infrastruktur
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat Lebaran.
Pemerintah membentuk posko terpadu, menggelar patroli mobile di titik rawan kemacetan, serta memasang rambu lalu lintas portabel di beberapa jalur utama.
Selain itu, pemerintah menambah 10 titik kamera pengawas (CCTV) untuk memantau kondisi lalu lintas secara langsung.
Pemerintah juga menggelar program mudik dan balik gratis bagi masyarakat.
Petugas melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan (ramp check) terhadap armada angkutan umum di 23 terminal tipe B.
Di sektor infrastruktur, pemerintah mempercepat perbaikan jalan rusak, memasang rambu lalu lintas tambahan, serta meningkatkan penerangan jalan.
“Kami terus mempercepat perbaikan jalan berlubang serta melengkapi rambu dan penerangan jalan agar jalur mudik aman dan nyaman bagi masyarakat,” tegas Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap seluruh langkah tersebut mampu menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 sekaligus meningkatkan keamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. (dkp)
