Menu

Mode Gelap
 

Kabar Jawa Tengah

Gubernur Jateng dan KPK Luruskan Isu OTT Bupati Pekalongan

badge-check


					Gubernur Jateng dan KPK Luruskan Isu OTT Bupati Pekalongan Perbesar

SEMARANG, Kabarjateng.id – Nama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, ikut terseret dalam polemik setelah Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mengaitkan dirinya dengan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ahmad Luthfi langsung memberi klarifikasi untuk meluruskan informasi yang berkembang.

Bahas Progres MBG di Kediaman Gubernur

Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa pada Senin malam ia menerima kunjungan sejumlah kepala daerah di kediamannya.

Ia bersama para tamu membahas progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai persiapan rapat koordinasi di Pemprov Jawa Tengah.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga. Mereka menyampaikan laporan perkembangan program di wilayah masing-masing.

Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung terbuka dan melibatkan beberapa pejabat.

Setelah agenda selesai, masing-masing kepala daerah kembali ke daerahnya. Pada kesempatan itu, Fadia Arafiq menyampaikan izin karena tidak dapat menghadiri rapat koordinasi MBG keesokan harinya.

Gubernur Tahu OTT dari Media

Ahmad Luthfi menyatakan bahwa ia mengetahui kabar OTT KPK terhadap Fadia Arafiq dari pemberitaan media pada Selasa pagi.

Ia memastikan tidak ada proses penindakan hukum yang berlangsung di kediamannya saat pertemuan tersebut.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menggiring opini tanpa dasar yang jelas.

Menurutnya, semua pihak perlu menjaga akurasi informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

KPK Tegaskan Tidak Ada Penangkapan Bersama

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa tim KPK tidak pernah menangkap Fadia Arafiq bersama Gubernur Jawa Tengah.

Ia menyampaikan bahwa tim di posko terus berkomunikasi dengan petugas lapangan selama operasi berlangsung.

Menurut Asep, tidak ada laporan yang mengaitkan Ahmad Luthfi dengan proses penindakan tersebut.

Ahmad Luthfi memanfaatkan momentum ini untuk mengingatkan seluruh kepala daerah dan ASN agar menjaga integritas.

Ia mendorong birokrasi yang sehat, transparan, dan taat hukum.

Ia juga meminta pejabat publik menjauhi gaya hidup berlebihan dan selalu memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Menurutnya, kepemimpinan yang bersih akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan klarifikasi ini, Ahmad Luthfi dan KPK menegaskan posisi masing-masing sekaligus menghentikan spekulasi yang sempat berkembang di ruang publik. (dkp)

Tinggalkan Balasan

Kabar Terbaru

Donor Darah Warnai Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polres Demak Kumpulkan 40 Kantong Darah

15 Juni 2026 - 21:51 WIB

Ahmad Luthfi Kawal Investasi EV Rp15 Triliun, Kendal Bersiap Jadi Pusat Industri Masa Depan

15 Juni 2026 - 21:42 WIB

New PM Diresmikan, Bangkitkan Kembali Legenda Pasar Maling di Johar

15 Juni 2026 - 21:13 WIB

Pangdam IV/Diponegoro Resmi Pimpin Pergantian Komandan Yonif 400/Banteng Raiders

15 Juni 2026 - 17:04 WIB

Uji Kebugaran ARFF Digelar, Bandara Ahmad Yani Pastikan Personel Siap Hadapi Situasi Darurat

15 Juni 2026 - 16:19 WIB

Ratusan Warga Pati Padati Pengadilan Tipikor Semarang, Kawal Sidang Perdana Sudewo

15 Juni 2026 - 16:00 WIB

Trending di Hukum & Kriminal