JEPARA, Kabarjateng.id – Persoalan sampah di Kabupaten Jepara kian mengkhawatirkan. Produksi sampah harian di wilayah ukir ini kini mencapai 479 ton per hari, mayoritas berasal dari limbah rumah tangga masyarakat.
Data itu menunjukkan tekanan serius untuk sistem pengelolaan sampah daerah.
Meski sebagian ada pengolahan secara mandiri oleh masyarakat, masih ada sekitar 152 ton sampah setiap hari yang berakhir di TPA Bandengan.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Jepara, Eko Yudy Novianto, menjelaskan angka produksi sampah menjadi catatan dari jumlah penduduk sekitar 1,29 juta jiwa dengan rata-rata produksi 0,37 kilogram sampah per orang per hari.
“Sampah tidak semuanya masuk TPA. Ada yang mandiri oleh masyarakat, desa mandiri sampah, TPS3R, maupun bank sampah,” ujarnya, Minggu (1/3/2026).
Kalinyamatan Paling Tinggi
Berdasarkan data DLH, Kecamatan Kalinyamatan menjadi wilayah dengan produksi sampah paling besar yang belum masuk pengolahan, mencapai 535.380 kilogram.
Selanjutnya Kecamatan Jepara sebanyak 130.100 kilogram, Welahan 115.880 kilogram, Mayong 98.191 kilogram, Tahunan 87.570 kilogram, Pecangaan 86.980 kilogram, Bangsri 36.520 kilogram, serta Kedung 22.910 kilogram.
“Wilayah-wilayah itu menjadi penyumbang sampah paling besar yang akhirnya masuk ke TPA,” jelasnya.
Upaya Pemkab: Pilah Sampah dari Rumah
Menghadapi lonjakan produksi sampah, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara terus mendorong perubahan perilaku masyarakat.
Langkah utama yang dilakukan adalah sosialisasi pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Selain itu, Pemkab telah menyiapkan 14 unit Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di berbagai wilayah.
Program ini diklaim mampu mengolah lebih dari 28 ribu ton sampah per tahun menjadi kompos serta bahan baku daur ulang.
Kritik Pengamat: Masalahnya Bukan Sekadar Sampah
Pengamat sosial asal Jepara, Purnomo Wardoyo, menilai persoalan sampah bukan hanya soal volume, tetapi juga menyangkut budaya masyarakat dan konsistensi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, Jepara berpotensi menghadapi krisis lingkungan jika pengelolaan sampah masih bertumpu pada TPA semata.
“Masalah utama bukan hanya produksi sampah yang besar, tetapi rendahnya kesadaran memilah sampah dari sumbernya. Jika ini tidak berubah, TPA akan cepat penuh,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat edukasi lingkungan di tingkat desa serta memberi insentif bagi masyarakat yang aktif mengelola sampah mandiri.
Lonjakan produksi sampah ini menjadi alarm keras bagi Jepara. Tanpa perubahan pola konsumsi dan pengelolaan berbasis masyarakat, persoalan sampah berpotensi berubah menjadi krisis lingkungan yang lebih serius di masa depan. (Aries P)
