JAKARTA, Kabarjateng.id – Kakanwil BPN Jateng, Lampri, menjabat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Ia mengikuti prosesi pelantikan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Rabu (18/02/2026).
Nusron Wahid selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN memimpin langsung pelantikan tersebut, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Pada kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN melantik 31 pejabat struktural yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama, serta pejabat administrator di lingkungan kementerian.
Tekankan Percepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Dalam arahannya, Nusron Wahid menekankan pentingnya percepatan layanan pertanahan dan tata ruang di seluruh Indonesia.
Ia meminta para pejabat yang baru menjabat menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Percepatan pelayanan bukan hanya soal waktu, tetapi juga tentang kepastian hukum, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri mengawal pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang secara nasional.
Ia memastikan setiap pemanfaatan ruang berjalan sesuai rencana tata ruang serta menjaga tertib administrasi pertanahan di berbagai daerah.
Jabatan strategis ini menuntut koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait, guna mencegah pelanggaran tata ruang dan konflik pertanahan.
Pengalaman Lampri saat memimpin Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menjadi modal penting untuk menjalankan tugas di tingkat nasional.
Perkuat Pengawasan Tata Ruang dan Reformasi Birokrasi Nasional
Keluarga besar Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan dukungan atas amanah baru tersebut.
Mereka optimistis kepemimpinan Lampri di tingkat pusat akan memperkuat reformasi birokrasi.
Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Melalui pelantikan ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmen untuk membangun tata kelola pertanahan yang berkeadilan.
Selain itu juga transparan, dan berkelanjutan demi mendukung percepatan pembangunan nasional.
