SURAKARTA, Kabarjateng.id – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus mendorong pemerataan tenaga dokter spesialis di rumah sakit kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Upaya tersebut ditempuh dengan memperkuat kerja sama antara rumah sakit dan perguruan tinggi guna menambah jumlah dokter spesialis, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga medis.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2026 yang digelar di Hotel Mercure Solo, Kamis (29/1/2026).
Menurut Budi, antrean layanan penyakit jantung dan stroke di sejumlah rumah sakit masih panjang, sementara penanganan kedua penyakit tersebut sangat bergantung pada waktu atau golden period yang hanya berlangsung dalam hitungan jam.
Apabila fasilitas layanan hanya tersedia di rumah sakit besar, maka pasien di daerah akan semakin dirugikan.
Ia mengungkapkan, Indonesia saat ini masih membutuhkan sekitar 1.165 dokter spesialis dengan kompetensi tambahan untuk penanganan prioritas penyakit jantung, stroke, dan kanker.
Di sisi lain, angka kematian akibat tiga penyakit tersebut mencapai ratusan ribu orang setiap tahun, sementara ketersediaan alat kesehatan pendukung masih terbatas di banyak daerah.
Kementerian Kesehatan menargetkan pada 2027 seluruh kabupaten dan kota sudah memiliki alat kateterisasi jantung.
Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat penanganan pasien dan memaksimalkan masa kritis penyelamatan nyawa.
Sebagai strategi pemenuhan tenaga dokter spesialis, pemerintah juga membuka program pendidikan spesialis di Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).
Dalam kesempatan itu, Menkes melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan RSUD Prof. Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Dr. Moewardi Surakarta, serta Universitas Diponegoro untuk membuka pendidikan spesialis bedah saraf, bedah anak, dan mikrobiologi.
Budi menegaskan, tujuan kerja sama tersebut agar produksi dokter spesialis semakin meningkat dan dapat ditempatkan di rumah sakit yang hingga kini belum memiliki layanan spesialis tertentu.
Kemenkes menargetkan pemenuhan kekurangan dokter spesialis dapat tercapai dalam kurun lima hingga sepuluh tahun, meski diupayakan bisa terealisasi lebih cepat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota dalam penguatan layanan kesehatan.
Sumarno menilai Rakontek yang diikuti jajaran dinas kesehatan kabupaten/kota se-Jawa Tengah memiliki posisi penting dalam menyelaraskan kebijakan dan percepatan program.
Dengan koordinasi yang kuat, pelaksanaan program kesehatan diharapkan berjalan lebih efektif dan terarah.
Ia juga menyinggung sejumlah program kesehatan yang telah berjalan sepanjang 2025 di Jawa Tengah, seperti program Spelling dan Cek Kesehatan Gratis, yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Evaluasi terhadap program tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada 2026 mendatang. (ar)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.