SURAKARTA, Kabarjateng.id – Kondisi cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan produksi pangan.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten/kota segera mengambil langkah antisipatif dengan mengajukan asuransi gagal panen bagi lahan pertanian yang terdampak.
Instruksi itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri kegiatan Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (14/1/2026).
Gubernur menjelaskan, intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir telah memicu bencana banjir di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.
Genangan air yang meluas di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada permukiman, tetapi juga merendam areal persawahan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani.
Untuk itu, Ahmad Luthfi meminta kepala daerah setempat segera melakukan pendataan luas lahan pertanian yang terdampak dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, sebagai dasar pengajuan klaim asuransi gagal panen.
“Khusus wilayah Kudus, Pati, dan Jepara, saya minta proses pengajuan asuransi gagal panen segera dilakukan agar petani tidak menanggung kerugian sendiri,” tegasnya.
Menurut Luthfi, cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi merupakan risiko yang sulit dihindari.
Namun demikian, dampak yang ditimbulkan dapat ditekan melalui langkah mitigasi yang tepat serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana di tingkat kabupaten dan kota.
Hal tersebut meliputi kecepatan penetapan status darurat, pembentukan satuan tugas penanganan bencana, kesiapan logistik, hingga pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Dalam forum tersebut, Ahmad Luthfi turut mengingatkan bahwa pencapaian target ketahanan pangan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah provinsi semata.
Diperlukan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
“Target ketahanan pangan tidak bisa dicapai oleh gubernur sendiri. Perlu dukungan dan kerja nyata dari para bupati dan wali kota,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan swasembada pangan pada 2026, termasuk upaya mencapai target produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG). (ar)
