SEMARANG, Kabarjateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemomen, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan pendidikan, termasuk lembaga pendidikan berbasis keagamaan, baik yang bersifat formal maupun nonformal.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan hibah kepada ribuan lembaga pendidikan di Jawa Tengah.
Hingga akhir tahun 2025, tercatat sebanyak 1.358 lembaga pendidikan telah menerima hibah dari Pemprov Jateng sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
“Penerima hibah ini meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), hingga pondok pesantren,” ujar Taj Yasin saat menerima audiensi Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) di ruang kerjanya, Rabu, 7 Januari 2026.
Audiensi tersebut dihadiri rombongan guru madrasah yang tergabung dalam PGIN dan dipimpin oleh Hadi Sutikno, guru madrasah asal Kabupaten Boyolali.
Dalam pertemuan itu, PGIN menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya terkait perlunya fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan madrasah melalui dukungan dari pemerintah provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Taj Yasin yang akrab disapa Gus Yasin menyampaikan bahwa seluruh masukan dari PGIN akan ditampung dan dikaji lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah serta instansi terkait.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan tetap harus mengacu pada regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
Gus Yasin juga mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng sebelumnya pernah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) untuk Madrasah Aliyah.
Namun, kebijakan tersebut belum dapat dilanjutkan akibat adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ke depan, Pemprov Jateng berencana memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Agama, khususnya dalam hal pendataan lembaga pendidikan.
Langkah ini dinilai penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
“Berdasarkan catatan yang pernah kami lakukan, masih ditemukan sekolah yang belum memenuhi syarat kelayakan. Karena itu, pendataan yang akurat menjadi sangat penting,” pungkasnya. (di)
