Wonosobo – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, Lampri, turun langsung melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) layanan pertanahan, khususnya terkait penyelesaian tunggakan layanan Pendapatan Diterima di Muka (PDM), Selasa (30/12/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Kanwil BPN Jawa Tengah dalam mewujudkan target Zero Tunggakan secara menyeluruh.
Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan yang masih tertunda di sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota. Berdasarkan data terkini, sebanyak 10 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah telah berhasil menuntaskan seluruh tunggakan layanan.
Kantah tersebut meliputi Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kabupaten Purworejo, Karanganyar, Kendal, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo.
Dalam rangkaian monev tersebut, Lampri mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo untuk meninjau langsung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengevaluasi progres penyelesaian berkas tunggakan yang masih tersisa.
Peninjauan dilakukan guna memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Lampri menegaskan pentingnya komitmen dan konsistensi seluruh jajaran dalam menyelesaikan tunggakan layanan pertanahan.
Ia menyampaikan pesan motivasi yang mencerminkan semangat kerja tanpa kompromi demi kepentingan publik.
“Ora mulih ora popo, ora tahun baruan ora pateken, sing penting zero tunggakan,” ujar Lampri.
Semboyan tersebut menjadi pengingat bahwa dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab dalam pelayanan publik harus menjadi prioritas utama, bahkan di tengah keterbatasan waktu dan tantangan pekerjaan.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah berharap seluruh Kantor Pertanahan semakin terdorong untuk meningkatkan kinerja, mempercepat penyelesaian berkas layanan, serta menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.
Dengan sinergi dan komitmen bersama, target Zero Tunggakan di Jawa Tengah diharapkan dapat segera terwujud secara menyeluruh.
