SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu menerima apresiasi atas kontribusi terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2023.
Apresiasi ini diberikan oleh Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Mulyo Wibowo, dan diterima langsung oleh Sub Koordinator Jaminan Kesehatan dan Kemitraan Dinas Kesehatan Kota Semarang, Andreas Jatmiko, di Hotel Gumaya Kota Semarang pada Selasa (25/6/2024).
Andreas Jatmiko menyatakan bahwa Kota Semarang bersama 30 daerah lainnya di Jawa Tengah menerima apresiasi tersebut karena masuk dalam kategori kepatuhan dalam pembayaran iuran Program JKN.
“Ini merupakan bukti bahwa Pemkot Semarang secara serius memberikan pelayanan kesehatan, khususnya dalam pemberian jaminan kesehatan bagi warga Kota Semarang,” ujar Andreas seusai acara.
Ia menambahkan bahwa cakupan kesehatan universal (UHC) Kota Semarang telah mencapai 100 persen secara berturut-turut sejak tahun 2023.
Pencapaian ini didukung oleh berbagai faktor peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Semarang, seperti pelayanan JKN, pelayanan di fasilitas kesehatan pertama maupun lanjutan, dan pelayanan aduan JKN.
Upaya peningkatan juga dilakukan melalui kolaborasi antara pemangku kepentingan Program JKN. Pemkot Semarang bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, Disnaker Kota Semarang, dan instansi lainnya.
Ke depan, pengembangan pembiayaan JKN akan melibatkan beberapa perusahaan untuk mendukung pembiayaan.
“Dengan kolaborasi ini, capaian UHC Kota Semarang bisa dipercepat. Terbukti pada tahun 2023 lalu sudah mencapai 100 persen, dan pada tahun 2024 ini tetap bertahan,” tambah Andreas.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Mulyo Wibowo, mengatakan bahwa pemerintah daerah merupakan pemangku kepentingan strategis yang diharapkan mampu memperkuat komitmen optimalisasi penyelenggaraan Program JKN.
Dukungan regulasi dan kebijakan diperlukan untuk memastikan seluruh masyarakat Jawa Tengah terdaftar aktif dalam Program JKN. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan aktif mengimbau seluruh peserta JKN untuk patuh membayar iuran tepat waktu, termasuk dari badan usaha.
“Kami akan meningkatkan mutu layanan, dengan usaha mensimplifikasi layanan menggunakan kartu identitas. Pelayanan cukup dengan KTP,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa per 1 Juni 2024, jumlah peserta JKN di Jawa Tengah mencapai 37.021.042 jiwa dari total penduduk 38.125.191 jiwa, dengan tingkat keaktifan sebesar 73,18 persen.
Sebanyak 31 kabupaten/kota di Jawa Tengah menerima apresiasi, kecuali Kendal, Cilacap, Grobogan, dan Jepara yang belum mencapai 95 persen.
Dengan angka tersebut, sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan JKN di atas 95 persen.
“Semoga komitmen ini terus dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat Jawa Tengah semakin sehat dan sejahtera,” tutup Mulyo. (day)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.