SEMARANG, Kabarjateng.id – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka kembali menuai apresiasi.
Kota Semarang berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Kabupaten/Kota Kategori Informatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dalam ajang Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Hotel Patra Semarang, Selasa (16/12).
Dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025, Kota Semarang mencatatkan skor tinggi sebesar 97,74 dan menempati peringkat ketiga kategori kabupaten/kota informatif se-Jawa Tengah.
Hasil ini menunjukkan konsistensi Pemkot Semarang dalam memenuhi standar keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, yang mewakili Wali Kota Semarang.
Menurut Iswar, capaian ini menjadi bukti bahwa transparansi telah menjadi bagian dari sistem kerja birokrasi, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik.
Akses informasi yang jelas, akurat, dan mudah dijangkau masyarakat dinilai mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi warga dalam proses pembangunan.
“Ketika informasi disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memahami kebijakan pemerintah. Transparansi inilah yang menjadi fondasi utama kepercayaan publik,” ujar Iswar.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, menyampaikan bahwa hasil Monev tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif dalam penerapan keterbukaan informasi.
Tercatat sebanyak 82 badan publik di Jawa Tengah meraih predikat informatif, termasuk 22 pemerintah kabupaten/kota.
Ia menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada badan publik yang konsisten menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pada tahun ini, Monev Keterbukaan Informasi Publik mengangkat tema “Membangun Ekosistem Keterbukaan Informasi untuk Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berdampak.”
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, turut menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada capaian peringkat semata.
Implementasi nyata di lapangan menjadi kunci agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya, dengan tetap memperhatikan mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menekankan peran aparatur pemerintah sebagai garda terdepan dalam komunikasi publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi mampu menghilangkan hambatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta membangun kepercayaan yang berkelanjutan.
Bagi Pemkot Semarang, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta menghadirkan layanan informasi publik yang berdampak langsung bagi warga.
Komitmen tersebut juga tercermin di sektor pelayanan kesehatan. RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro (RSWN) Kota Semarang turut meraih penghargaan sebagai RSUD Informatif tingkat kabupaten/kota se-Jawa Tengah, menempati peringkat kelima dengan nilai 95,39.
Prestasi ini menegaskan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan secara menyeluruh, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (day)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.