SEMARANG, Kabarjateng.id – Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menguatkan praktik keterbukaan informasi publik.
Penghargaan tersebut disampaikan langsung Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang dinilai menunjukkan kepemimpinan nyata dalam menjamin akses informasi bagi masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Donny usai menghadiri Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang berlangsung di Rama Shinta Ballroom, Hotel Patra Semarang, Selasa malam (16/12/2025).
Menurut Donny, kehadiran langsung Gubernur Jawa Tengah dalam acara tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan.
Ia menilai komitmen pimpinan daerah merupakan faktor penting dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan efektif hingga ke level teknis.
“Perhatian dan keterlibatan kepala daerah sangat menentukan. Dengan hadirnya Gubernur Jawa Tengah, masyarakat dapat melihat bahwa akses terhadap informasi publik di Jawa Tengah benar-benar dijamin,” ujarnya.
Donny juga menekankan peran strategis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan pelayanan informasi publik.
Menurutnya, PPID memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur mekanisme permohonan informasi serta memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, KIP Pusat turut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Saat ini, Jawa Tengah menempati peringkat keempat secara nasional.
“Saya menantang Jawa Tengah untuk bisa meraih posisi teratas. Namun yang lebih penting bukanlah peringkat, melainkan implementasi keterbukaan informasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi, keterbukaan informasi telah menjadi indikator utama dalam reformasi birokrasi,” tegas Donny.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng memiliki peran sebagai penyampai informasi publik. Setiap ASN, kata dia, wajib menyampaikan kinerja dan program yang dijalankan kepada masyarakat secara terbuka.
“ASN pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Mereka memiliki fungsi kehumasan dan PPID di unit kerjanya masing-masing, sehingga bertanggung jawab menyampaikan apa yang telah dan sedang dikerjakan,” jelasnya.
Ahmad Luthfi menambahkan, keterbukaan informasi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik serta menghilangkan sekat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Terkait target peringkat nasional, ia optimistis Jawa Tengah mampu meraihnya, namun menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
“Birokrasi sejatinya hadir untuk melayani, bukan dilayani,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, menyampaikan bahwa tema penganugerahan tahun ini adalah “Memperkuat Ekosistem Keterbukaan Informasi untuk Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berdampak.”
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam ajang tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada 82 badan publik yang berhasil meraih predikat informatif. Penghargaan tersebut mencakup 22 pemerintah kabupaten/kota, 26 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi, 17 RSUD kabupaten/kota, 7 rumah sakit provinsi, 5 badan vertikal, 1 pengadilan agama, 2 BPS kabupaten/kota, serta 2 badan usaha milik daerah (BUMD).
Adapun lima SKPD terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam keterbukaan informasi yakni Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Sementara dua BUMD terbaik diraih oleh PT SPJT dan PT Jamkrida Jateng. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.