SURAKARTA, Kabarjateng.id — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan polemik penambangan di kawasan lereng Gunung Slamet, Kabupaten Banyumas.
Menurutnya, setiap langkah yang diambil pemerintah harus mengutamakan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
“Semua sudah kita tindak lanjuti,” ujar Gubernur saat ditemui awak media di Surakarta, Jumat (12/12/2025).
Luthfi menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menelaah persoalan tambang tersebut dari berbagai aspek, mulai dari legalitas perizinan hingga dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas warga sekitar.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan harus dibahas secara menyeluruh bersama para bupati yang wilayahnya memiliki aktivitas pertambangan.
“Kita rapatkan secara komprehensif dengan para bupati agar penanganannya tidak setengah-setengah,” jelasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Jateng telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menindaklanjuti persoalan pertambangan di lereng Gunung Slamet.
Satgas ini melibatkan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Ditreskrimsus Polda Jateng, Kejaksaan Tinggi, hingga unsur TNI.
Tim tersebut bertugas melakukan pemetaan masalah, meneliti izin-izin tambang, serta mengevaluasi potensi pelanggaran.
“Satgas sudah berjalan. Identifikasi lapangan terus dilakukan. Mayoritas perizinan tambang yang kita teliti itu terbit sebelum saya menjabat,” ungkap Luthfi.
Selain langkah pengawasan, pemerintah juga telah mengusulkan penetapan kawasan Gunung Slamet sebagai taman nasional kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Proses administrasi masih berlangsung dan menunggu keputusan resmi dari kementerian tersebut.
“Sambil menunggu kepastian dari KLHK, pengawasan tetap kita perketat. Roadmap penanganan sudah kita siapkan,” tegasnya.
Luthfi kemudian menyampaikan pesan penting kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah, khususnya yang wilayahnya memiliki aktivitas galian C.
Ia meminta mereka berhati-hati dalam memberikan atau meninjau izin penambangan, serta memastikan tidak ada pihak yang mencoba memanipulasi Informasi Tata Ruang (ITR).
“Ini pelajaran bagi semuanya. Jangan coba-coba mengubah informasi tata ruang. Penertiban izin harus jelas, terbuka, dan disosialisasikan dengan baik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan terkait pertambangan harus dilandasi kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.
Jika suatu aktivitas dinilai tidak memberi manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah tidak perlu ragu untuk menolak.
“Lakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Kalau tidak membawa manfaat bagi nusa dan bangsa, jangan diteruskan. Kita tidak ingin muncul resistensi berkepanjangan,” tegas Gubernur. (di)
