JAKARTA, Kabarjateng.id – Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam kegiatan yang digelar di Jakarta, Rabu (3/12/2025), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan pin emas dan piagam penghargaan kepada 74 individu yang dinilai berperan signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan.
Para penerima penghargaan berasal dari unsur internal Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan, hingga masyarakat umum yang berani melaporkan kasus pertanahan.
Mereka mewakili 21 provinsi, menggambarkan luasnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memerangi praktik mafia tanah.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum. Semoga kerja sama ini terus terjaga dan semakin kuat. Kita harus berkolaborasi sekaligus tegas dalam bertindak,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.
Penghargaan diberikan dalam tiga kategori, yaitu Satgas dengan Capaian Melebihi Target Operasi (910 orang), Masyarakat Berani Melapor (6 orang), dan Anugerah Dharma Bakti (2 orang).
Kategori-kategori ini menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana pertanahan tidak hanya bergantung pada institusi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.
Menteri Nusron menegaskan bahwa berbagai langkah yang dilakukan selama tahun 2025 telah memberikan hasil nyata.
Berdasarkan laporan Satgas Anti-Mafia Tanah, sebanyak 90 kasus mafia tanah berhasil diselesaikan dari total target 107 kasus.
Dari penanganan tersebut, 185 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, aset tanah seluas 14.315 hektare berhasil diamankan.
“Jika merujuk pada zona nilai tanah (ZNT), nilai aset yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp23,3 triliun. Ini pencapaian yang luar biasa dan menunjukkan efektivitas kerja bersama kita,” tuturnya.
Dalam acara tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, serta Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah sekaligus Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Hendra Gunawan.
Penyematan pin dan penyerahan piagam dilakukan secara simbolis oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Suharto, Plt. Wakil Kepala Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarief Hiarie, serta Kabareskrim Polri Syahardiantono.
