SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengkaji perubahan pola pengelolaan Trans Jateng menuju Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa layanan transportasi milik pemerintah tidak boleh bergeser dari ruh pelayanan publik menjadi orientasi bisnis.
Peringatan itu disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko, bersama jajaran di kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (21/11/2025).
Dalam kesempatan itu, ia meminta Dishub melakukan telaah mendalam sebelum perubahan status dijalankan.
“Transportasi umum yang dikelola pemerintah prinsipnya adalah layanan, bukan bisnis. Silakan dikaji kembali plus minusnya. Secara prinsip saya sepakat Trans Jateng menjadi BLUD, tetapi jangan sampai mengabaikan fungsi pelayanan,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menyebut, beberapa daerah telah mengajukan minat agar layanan Trans Jateng masuk ke wilayah mereka, seperti Kabupaten Batang dan Surakarta.
Namun ia menegaskan agar Dishub menjaga kualitas pelayanan yang selama ini dinilai memuaskan masyarakat.
Menanggapi arahan tersebut, Kadishub Arif Djatmiko melaporkan bahwa sejak beroperasi pada 2017, Trans Jateng menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Tahun 2024, jumlah penumpang mencapai 9,5 juta orang, menandakan peningkatan aksesibilitas dan kepercayaan publik terhadap layanan transportasi itu.
Arif menjelaskan bahwa dari 10 target pengembangan wilayah, empat di antaranya sudah terealisasi atau sekitar 40 persen.
Ia menyebut arahan Gubernur sejalan dengan fokus Dishub terkait peningkatan kualitas layanan transportasi publik.
Terkait rencana penambahan rute baru, Dishub Jawa Tengah masih berpedoman pada RPJMD hingga 2027. Fokus utama saat ini bukan menambah armada, tetapi memperkuat integrasi antarmoda.
Beberapa skenario integrasi telah disiapkan, di antaranya:
- Penumpang angkutan kota dapat langsung berpindah ke Trans Jateng melalui halte yang sama.
- Penumpang antarkabupaten dapat melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan pedesaan di titik yang saling terhubung.
“Bukan menambah jumlah bus Trans Jateng, melainkan menggabungkan layanan dari kabupaten/kota dan pedesaan dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi,” ujar Arif.
Dishub menargetkan pada 2027 seluruh jenjang layanan transportasi — mulai subregional hingga pedesaan — dapat terhubung. Dengan model ini, jangkauan layanan diperkirakan meningkat secara signifikan.
Sejak diluncurkan pada 2017, Trans Jateng kini mengoperasikan tujuh koridor dengan total 115 bus, mencakup 40 persen wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Koridor yang saat ini beroperasi meliputi:
- Semarang–Bawen
- Purwokerto–Purbalingga
- Semarang–Kendal
- Solo–Sragen
- Magelang–Purworejo
- Semarang–Grobogan
- Sukorejo–Surakarta–Wonogiri
Untuk 2030, Dishub menargetkan perluasan menjadi 12 koridor atau mencakup 62,86% wilayah Jawa Tengah.
Ekspansi itu dilakukan bertahap: tetap 7 koridor pada 2025, kemudian penambahan 5 koridor baru pada periode 2026–2030.
Cakupan layanan juga ditingkatkan secara bertahap:
- Konektivitas kecamatan naik dari 10,59% menjadi 17,36%.
- Konektivitas desa dari 3,16% meningkat menjadi 5,62%.
