JAKARTA, Kabarjateng.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM telah mencapai Rp200,66 triliun hingga 10 November 2025.
Dilansir dari portal resmi Kementerian ESDM, menegaskan pencapaian ini sebagai bukti bahwa kontribusi sektor energi terhadap APBN tetap menjadi bagian penting dari arah politik fiskal pemerintah.
“Saya laporkan, Insya Allah target PNBP ini bisa tercapai sampai dengan 31 Desember,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa (11/11).
Ia menambahkan bahwa capaian tersebut setara dengan 78,74% target PNBP yang ditetapkan dalam APBN 2025.
“Mudah-mudahan jumlahnya bisa lebih, sekalipun kita tahu harga komoditas sekarang lagi turun,” ujarnya.
Penjelasan tersebut dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM, sekaligus mempertegas bahwa ESDM merupakan sektor strategis dalam struktur APBN.
Dalam perspektif politik anggaran, capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah memanfaatkan ruang fiskal untuk menjaga stabilitas penerimaan sekaligus menopang agenda pembangunan nasional.
Capaian PNBP ini juga berkelindan dengan dinamika politik nasional, mengingat kebijakan energi menjadi bagian dari prioritas pemerintah dalam mendistribusikan manfaat APBN secara merata.
Penguatan PNBP dari sektor ESDM membantu pemerintah mengamankan ruang fiskal untuk program pro rakyat yang menjadi bagian dari strategi politik pembangunan.
Kementerian ESDM mencatat subsektor minyak dan gas bumi (migas) memberi kontribusi signifikan terhadap PNBP, dengan peningkatan produksi minyak bumi termasuk kondensat sebesar 4,94% menjadi 605,5 ribu barel per hari.
Kenaikan ini menegaskan stabilitas industri migas yang memiliki implikasi langsung pada APBN dan kebijakan politik energi nasional.
Sejumlah analis menilai bahwa performa migas di bawah koordinasi Bahlil Lahadalia memperlihatkan bagaimana politik anggaran diarahkan untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Peningkatan produksi memberi ruang bagi pemerintah memperkuat pembiayaan sektor prioritas dalam APBN yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain pendapatan, Bahlil juga memaparkan perkembangan penyerapan belanja kementeriannya.
Dari total pagu, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp14.107,27 miliar, realisasi hingga 10 November 2025 mencapai 31,12%. Proyeksi akhir tahun diperkirakan mencapai 91,68%.
Percepatan belanja ini disebut menjadi bagian penting dari politik anggaran, karena berhubungan langsung dengan manfaat APBN.
“Belanja dipercepat agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bahlil.
Dalam penjelasannya, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tambahan anggaran yang diterima pada Agustus diarahkan untuk program prioritas.
“Belanja tambahan itu untuk membiayai listrik desa, pembangunan pipa, bantuan listrik gratis BPBL, dan jargas. Semuanya program strategis untuk rakyat,” kata Bahlil.
Kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk keberpihakan politik pemerintah dalam memastikan kelompok masyarakat yang belum memiliki akses energi dapat merasakan manfaat belanja APBN.
Program Pro-Rakyat Tahun 2026 Tetap Jadi Prioritas
Memasuki Tahun Anggaran 2026, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tetap memperkuat kebijakan pro rakyat melalui APBN yang disusun berdasarkan arah politik pembangunan jangka panjang.
Total pagu Kementerian ESDM dalam APBN 2026 mencapai Rp10,12 triliun, terdiri dari rupiah murni Rp7,68 triliun, PNBP Rp1,82 triliun, dan BLU Rp0,61 triliun.
Keberlanjutan alokasi anggaran ini mencerminkan konsistensi politik energi pemerintah dalam memastikan sektor ESDM tetap mendukung pelayanan publik.
Lebih dari separuh anggaran, yakni Rp6,56 triliun, dialokasikan untuk program strategis.
“Rencana program strategis kita, petani-petani tetap kita fasilitasi konverter kit sekitar 14.000 paket. Jargas kita lanjutkan, dan kita bangun 60 unit PLTS,” jelas Bahlil.
Selain itu, pembangunan 100 unit PLTS untuk pompa air pertanian, tiga unit PLTMH, serta pelaksanaan pembangunan lanjutan pipa gas juga menjadi bagian penting APBN 2026.
“Kita juga menambah pemasangan BPBL untuk 250 ribu rumah tangga. Ini komitmen kita kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Bahlil.
Direktorat Jenderal Migas menerima alokasi APBN terbesar sebesar Rp4.022,98 miliar untuk proyek Pipa Gas Bumi Dumai-Sei Mangkei (Dusem), Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II, Jargas, dan basic design pipa transmisi.
Sementara itu, Ditjen Ketenagalistrikan memperoleh Rp1.731,74 miliar untuk BPBL dan infrastruktur listrik desa di 372 lokasi.
Ditjen EBTKE mendapatkan Rp880,47 miliar, sedangkan Badan Geologi memperoleh alokasi APBN Rp796,29 miliar untuk pembangunan Kapal Geomarin V dan mitigasi bencana geologi.
Keseluruhan kebijakan menggambarkan bagaimana APBN 2026 diposisikan sebagai instrumen politik energi nasional untuk memperluas akses listrik, energi bersih, dan infrastruktur gas bumi bagi masyarakat.
Editor: Wahyu Hamijaya
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.