SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggalakkan gerakan konsumsi ikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan gizi dan ketahanan pangan masyarakat.
Berdasarkan data terbaru, tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah pada tahun 2024 mencapai 40,14 kilogram per kapita per tahun, naik 7,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 37,22 kilogram per kapita per tahun.
Peningkatan ini menjadi sinyal positif bagi keberhasilan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang terus digaungkan oleh Pemprov Jateng.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah melalui ajang Central Java Fish Market, yang dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2025 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa konsumsi ikan memiliki dampak besar, tidak hanya pada kesehatan masyarakat tetapi juga terhadap kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
“Dengan membiasakan makan ikan, kita tidak hanya mencetak generasi sehat dan cerdas, tetapi juga turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat pesisir,” ujar Luthfi, Jumat (7/11/2025).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, menuturkan bahwa tahun ini menjadi pelaksanaan Central Java Fish Market yang keempat.
Kegiatan ini digelar dengan dukungan Bank Indonesia, dan menghadirkan berbagai agenda menarik, antara lain bazar UMKM sektor perikanan, kampanye gemar makan ikan, festival 1.000 mangkuk bakso ikan, serta lomba memasak ikan antar pelajar SMA dan SMK se-Jawa Tengah.
Menurut Endi, kampanye ini penting untuk mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap ikan yang kerap dianggap amis, sulit diolah, atau menyebabkan kolesterol.
“Padahal, ikan adalah sumber protein yang lebih terjangkau dibanding daging, ayam, atau telur. Saat harga bahan pangan lain naik, ikan bisa menjadi pilihan yang sehat dan ekonomis,” jelasnya.
Produksi ikan di Jawa Tengah sendiri sangat melimpah. Pada 2024, hasil tangkapan laut mencapai 410.745 ton, sedangkan budidaya ikan menghasilkan 554.810 ton.
Nilai ekonomi dari sektor perikanan tangkap mencapai Rp6,19 triliun, yang berasal dari pelabuhan perikanan milik Kementerian, Pemprov, maupun pemerintah kabupaten/kota.
Untuk menjaga tren positif konsumsi ikan, DKP Jateng menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari pengembangan sarana dan prasarana nelayan, pembinaan mutu hasil perikanan, pendampingan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), hingga fasilitasi sertifikasi SNI dan hasil uji laboratorium.
Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi produk ikan, promosi melalui platform digital dan e-commerce, serta edukasi regulasi kepada pelaku usaha.
Endi menambahkan, dukungan Gubernur terhadap kesejahteraan nelayan diwujudkan melalui rehabilitasi breakwater, pengerukan muara sungai dan dermaga, serta perbaikan fasilitas pelabuhan dengan total anggaran sekitar Rp60 miliar pada tahun 2025.
Tak hanya itu, Pemprov juga menyiapkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang akan dikelola BUMD, untuk memastikan akses bahan bakar bersubsidi bagi nelayan kecil.
“Kami juga menyalurkan program asuransi bagi nelayan kecil. Tahun ini tersedia kuota sekitar 15 ribu peserta, dengan santunan meninggal dunia sebesar Rp120 juta, cacat permanen maksimal Rp60 juta, dan bantuan biaya pengobatan hingga Rp12 juta,” tutup Endi. (di)
