BREBES, Kabarjateng.id – Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KP2KB) kembali menegaskan tekad untuk memperjuangkan lahirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Brebes Selatan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam acara Silaturahmi dan Konsolidasi Pejuang Pemekaran yang digelar di Café Orange, Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan, pada Minggu (2/11/2025).
Kegiatan itu dihadiri jajaran pengurus KP2KB, sejumlah tokoh masyarakat, serta para kepala desa dari wilayah selatan Kabupaten Brebes.
Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi guna menindaklanjuti hasil audiensi KP2KB dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya digelar di Semarang pada 27 Oktober 2025.
Ketua KP2KB, Imam Santoso, menegaskan bahwa perjuangan pemekaran bukan agenda politik, melainkan langkah nyata untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah selatan yang dinilai masih tertinggal dibandingkan bagian utara Brebes.
“Perjuangan ini adalah bagian dari upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Harapan kami, pada tahun 2026 Brebes Selatan bisa masuk dalam empat daerah yang diusulkan keluar dari moratorium pemekaran. Siapa pun pemimpinnya nanti harus memiliki visi dan misi yang sama untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Imam.
Ia menilai, status moratorium pemekaran daerah tidak seharusnya dijadikan alasan bagi Pemerintah Provinsi maupun DPRD Jawa Tengah untuk menunda langkah formal, termasuk penyelenggaraan rapat paripurna yang menjadi salah satu syarat administratif terbentuknya daerah otonom baru.
“Moratorium bukan alasan untuk berhenti. Justru paripurna harus segera dipenuhi agar kita siap saat moratorium dicabut,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris KP2KB Agus Sutiono, SE., M.Si., mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap lambannya proses administratif di tingkat provinsi.
Ia menegaskan, pihaknya siap menggelar aksi besar apabila sampai akhir tahun belum ada langkah nyata dari DPRD Jawa Tengah.
“Target kami jelas, paripurna DPRD Provinsi harus segera dilaksanakan. Bila sampai Desember belum ada keputusan, kami akan menurunkan massa dalam jumlah besar,” ujarnya.
Agus menyebut, sedikitnya 20 bus telah disiapkan untuk membawa warga dari berbagai kecamatan di wilayah selatan Brebes sebagai bukti keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan pemekaran.
Dukungan terhadap pemekaran juga terus mengalir dari berbagai elemen. Perwakilan kepala desa Kecamatan Paguyangan, Faqih Maulana, SH., MH., mendesak Gubernur Jawa Tengah agar segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan mengajukan usulan paripurna kepada DPRD Provinsi.
“Kami mendorong gubernur agar tidak lagi menunda. Masyarakat sudah menunggu terlalu lama,” ucapnya.
Tokoh masyarakat Kecamatan Bantarkawung, Witno, menilai pemekaran merupakan langkah realistis untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Kami siap berada di garis depan mendukung perjuangan ini,” ujarnya.
Senada, Kepala Desa Pagojengan Suid, A.MA., menyatakan seluruh kepala desa di Kecamatan Paguyangan sepakat mendukung langkah KP2KB.
“Tujuan pemekaran adalah untuk mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga. Ini perjuangan bersama yang mulia,” katanya.
Tokoh masyarakat lainnya, Dedy Anjar, mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif yang dapat memecah semangat perjuangan.
“Setelah pemekaran terwujud, pembangunan akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Mari kita jaga persatuan dan jelaskan kepada masyarakat bahwa perjuangan ini untuk kepentingan bersama,” pesannya.
Acara silaturahmi tersebut berlangsung penuh semangat dan keakraban. Di penghujung acara, Imam Santoso menegaskan kembali bahwa perjuangan pemekaran bukan hanya urusan administratif, tetapi juga soal keadilan dan martabat masyarakat Brebes Selatan.
“Kami tidak akan mundur. Kabupaten Brebes Selatan harus berdiri agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang layak dan pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya. (wb)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.