SUKOHARJO, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya penambahan tenaga dokter spesialis di puskesmas hingga ke tingkat desa.
Ia menilai, pelayanan kesehatan dasar harus dapat menjangkau masyarakat paling bawah, bukan hanya terpusat di fasilitas kesehatan tingkat kecamatan.
“Saya ingin di Jawa Tengah, tidak hanya puskesmas kecamatan yang memiliki dokter, tetapi juga puskesmas pembantu (Pustu). Jangan hanya perawat, perbanyak dokter-dokter,” ujar Ahmad Luthfi dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang dirangkai dengan peluncuran program Speling Melesat dan TB Express, di Hotel Grand Mercure Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Jumat (3/10/2025).
Ahmad Luthfi kemudian menuturkan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, sehari sebelumnya.
Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan masih banyak warga kesulitan mengakses layanan kesehatan. Untuk mendapatkan perawatan, warga harus menempuh perjalanan sekitar satu jam ke fasilitas kesehatan terdekat yang berada di wilayah kabupaten lain.
“Begitu kami datang ke sana dengan program Speling, masyarakat sangat antusias. Karena itu kami meminta rumah sakit, meski bukan di bawah kewenangan provinsi, untuk membantu menyediakan mobil dan dokter keliling,” jelasnya.
Program Speling (Dokter Spesialis Keliling) merupakan terobosan Pemprov Jateng yang melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota serta rumah sakit daerah maupun swasta.
Melalui program ini, pemerintah berupaya mengatasi keterbatasan jumlah tenaga medis dan sarana kesehatan di desa-desa.
Program tersebut menjadi salah satu prioritas yang digagas Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin, dengan fokus pada pelayanan kesehatan menyeluruh berbasis desa.
Selain itu, Pemprov Jateng juga menggandeng berbagai perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran dan kesehatan.
Mahasiswa kedokteran, dokter koas, serta dokter spesialis didorong untuk diterjunkan ke masyarakat melalui program kuliah kerja nyata (KKN) dan kegiatan pengabdian.
“Kami sudah melakukan MoU dengan para rektor fakultas kedokteran dan kesehatan. Jadi tidak hanya rumah sakit, kalangan akademisi juga punya tanggung jawab moral terhadap kesehatan masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyampaikan bahwa ketersediaan dokter di Indonesia saat ini masih belum mencukupi.
Jumlah dokter yang terbatas menyebabkan distribusi ke daerah belum merata.
Oleh karena itu, peningkatan produksi tenaga dokter perlu dilakukan bersamaan dengan perbaikan sistem distribusinya.
Menurut Kunta, Kemenkes juga tengah mendorong peningkatan jumlah fakultas kedokteran dengan tetap menjaga kualitas.
Untuk dokter spesialis, pemerintah mengembangkan sistem hospital base, di mana rumah sakit menjadi penyelenggara pendidikan kedokteran.
Program beasiswa dalam dan luar negeri pun disiapkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan rumah sakit sangat penting dalam mendistribusikan dokter ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.
Presiden juga telah menyampaikan akan ada insentif khusus bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di wilayah-wilayah tersebut.
“Kami bisa sediakan dokternya, tapi daerah juga harus menjamin kesejahteraan mereka. Jangan sampai gaji terlambat, karena pemerintah daerah punya peran besar dalam hal ini,” tegas Kunta. (ar)
