DEMAK, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya langkah konkret dalam menahan laju penurunan muka tanah yang semakin mengkhawatirkan di kawasan pesisir.
Salah satu upaya utama yang perlu dilakukan, menurutnya, adalah mengurangi ketergantungan pada pengambilan air tanah berlebihan dengan memaksimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Pengambilan air tanah akan kita evaluasi secara berkala. Tidak hanya setahun sekali, tetapi kalau perlu setiap tiga bulan. Salah satu faktor utama turunnya permukaan tanah adalah penggunaan air tanah yang berlebihan. Karena itu, SPAM harus dimanfaatkan secara optimal,” ujar Ahmad Luthfi saat kunjungan kerja di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Selasa (30/9/2025).
Berdasarkan catatan tahun 2024, penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa Tengah rata-rata mencapai 8–13 sentimeter per tahun.
Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena berpotensi membuat wilayah pesisir tenggelam jika tidak segera diatasi.
“Kalau angka itu terus terjadi, cepat atau lambat kawasan kita bisa tenggelam,” tambahnya didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin.
Untuk itu, ia menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap eksploitasi air tanah.
Pemerintah Provinsi juga telah mengusulkan revisi Peraturan Daerah terkait pengelolaan air tanah kepada DPRD Jawa Tengah.
“Solusinya, masyarakat harus diarahkan menggunakan SPAM yang dikelola BUMD bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Dengan begitu, kebutuhan air minum bisa dipenuhi tanpa harus mengandalkan sumur dalam,” jelasnya.
Selain pengendalian air tanah, Pemprov Jateng juga terus menjalankan berbagai program pencegahan. Salah satunya melalui program Mageri Segoro dengan penanaman 1,5 juta bibit mangrove di sepanjang garis pantai.
Kegiatan ini mencakup wilayah Pantura dari Brebes hingga Rembang, serta kawasan Pansela mulai dari Cilacap sampai Wonogiri.
Program Mageri Segoro sendiri merupakan bagian dari sebelas program prioritas Pemprov Jateng, khususnya di bidang penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan.
“Semua program akan kita jalankan secara maksimal,” tegas Ahmad Luthfi.
Tak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Universitas Diponegoro dalam pengembangan teknologi desalinasi yang mampu mengubah air payau menjadi air layak konsumsi.
Hingga kini, fasilitas desalinasi telah beroperasi di empat lokasi, yakni Kabupaten Brebes, Pekalongan, Pati, dan Demak. (dl)
