SEMARANG | Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Seluruh kebutuhan penanganan, mulai dari personel, peralatan, logistik hingga koordinasi lintas instansi, harus dipastikan tersedia sebelum bencana terjadi.
Menurut Ahmad Luthfi, kecepatan bertindak menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana, khususnya banjir dan tanah longsor yang berpotensi terjadi selama musim hujan.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jawa Tengah 2026–2027 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026).
Ia menekankan bahwa setiap daerah harus memiliki kemampuan merespons keadaan darurat secara cepat tanpa menunggu situasi semakin memburuk.
“Yang paling penting adalah quick response. Quick response itu apa? Kecepatan penanganan awal pada saat bencana,” tegas Ahmad Luthfi.
Ia menjelaskan, penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus membangun sinergi dengan TNI, Polri, BPBD, Basarnas, PMI, relawan, serta masyarakat.
Kerja sama tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk proses evakuasi, pengerahan petugas, distribusi bantuan, penyediaan dapur umum, pelayanan kesehatan hingga perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.
Selain itu, setiap instansi diminta memahami fungsi dan kewenangannya agar tidak terjadi tumpang tindih tugas ketika kondisi darurat berlangsung.
Ahmad Luthfi juga mengingatkan para bupati dan wali kota agar tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi.
Setiap daerah harus memiliki kemampuan melakukan penanganan awal berdasarkan potensi kerawanan di wilayahnya.
“Kita tidak ingin ketika terjadi bencana justru tidak siap. Maka seluruh kabupaten/kota harus melaksanakan kesiapsiagaan ini. Jangan sampai kita terdadak sontak, kesusu. Personel maupun peralatan harus sudah siap,” ujarnya.
Peringatan tersebut dinilai penting mengingat Jawa Tengah mulai memasuki periode musim hujan.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Februari 2027.
Karena itu, persiapan menghadapi berbagai kemungkinan bencana harus dilakukan jauh sebelum periode tersebut.
Pemeriksaan armada, peralatan penyelamatan, kesiapan petugas serta jalur komunikasi antarlembaga perlu dipastikan berfungsi dengan baik.
Gubernur juga menyoroti pentingnya penguatan sistem peringatan dini atau early warning system.
Pemerintah harus memastikan informasi mengenai ancaman bencana dapat diterima masyarakat dengan cepat, termasuk melalui pemanfaatan media sosial.
Edukasi kepada warga juga perlu diperluas agar masyarakat memahami risiko di lingkungan tempat tinggalnya serta mengetahui langkah penyelamatan ketika terjadi keadaan darurat.
“Jadi namanya bencana itu biasanya bisa dimitigasi dengan adanya woro-woro atau peringatan dini. Ini penting agar keselamatan jiwa dan harta itu bisa ditanggulangi,” katanya.
Apel kesiapsiagaan tersebut melibatkan sekitar 250 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, PMI, organisasi perangkat daerah hingga kelompok relawan.
Berbagai sarana pendukung turut disiagakan untuk menghadapi kemungkinan bencana.
Di antaranya kendaraan penyelamatan, ambulans, perahu evakuasi, pompa air, ekskavator, kendaraan dapur umum serta sejumlah perlengkapan operasional lainnya.
Melalui apel tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap seluruh daerah memiliki kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi ancaman bencana.
Penanganan tidak boleh hanya mengandalkan langkah darurat setelah kejadian.
Kesiapan sejak dini, koordinasi yang solid dan respons cepat di lapangan menjadi faktor penting untuk menekan jumlah korban serta meminimalkan kerugian masyarakat. (dkp)






