SEMARANG, Kabarjateng.id – Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI, menegaskan bahwa peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak bisa dilakukan secara parsial.
Menurutnya, diperlukan kerja sama erat antara pemerintah, pengelola PAUD, serta berbagai pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan.
Bambang mengungkapkan, dari sekitar 1.200 hingga 1.280 PAUD yang ada di Kota Semarang, baru sekitar 40–50 persen yang berakreditasi A, sementara sisanya masih berada di kategori B dan C.
“Target kami jelas, seluruh PAUD bisa naik kelas hingga meraih akreditasi A. Sebab, kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh mutu lembaga yang menaunginya,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Bambang usai menjadi narasumber kegiatan Upgrading Komite PAUD yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Kota Semarang di Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Kecamatan Semarang Barat, Sabtu (27/9/2025).
Kegiatan yang diikuti 100 peserta tersebut juga diisi dengan diskusi kelompok untuk membahas penguatan kegiatan ekstrakurikuler maupun outing class sebagai penunjang pencapaian tujuan pendidikan.
Ia menjelaskan, Pemkot Semarang bersama Dewan Pendidikan telah merumuskan skema pendampingan. PAUD yang sudah berakreditasi A akan menjadi mentor bagi lembaga yang masih berstatus B maupun C.
“Dengan cara itu, kita harapkan proses peningkatan mutu bisa lebih cepat dan merata. Kalau semua sudah A, otomatis fokus pembelajaran semakin jelas dan hasilnya dapat langsung dirasakan oleh anak-anak,” tutur Bambang.
Selain soal akreditasi, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga menaruh perhatian besar terhadap persoalan anak putus sekolah.
Melalui aplikasi Bambu Apus, sebanyak 316 anak yang terdata telah mendapatkan pendampingan agar tetap memperoleh hak pendidikan.
Program ini dikolaborasikan dengan camat dan lurah, serta diperkuat lewat program Guru Bersamamu yang melibatkan lebih dari 600 guru penggerak.
Anak-anak yang tidak lagi bersekolah di jalur formal diarahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengikuti kejar paket A, B, maupun C.
Pemkot bahkan menggandeng sekolah kesetaraan yang bersedia memberikan fasilitas gratis.
“Kita tempatkan mereka di PKBM terdekat, lalu didampingi guru penggerak. Jadi meski putus sekolah, mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan,” jelas Bambang.
Namun, tantangan lain juga muncul, yakni jarak tempuh menuju PKBM yang dinilai cukup jauh bagi sebagian siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, muncul wacana pemberian bantuan transportasi sederhana, seperti sepeda.
“Kalau survei menunjukkan ada anak yang terkendala jarak, lebih baik kita fasilitasi sepeda agar mereka tidak kehilangan kesempatan belajar,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Dr. Drs. Budiyanto, SH, MHum, menegaskan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara.
Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, transparan, dan partisipatif.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan masa depan anak bangsa. Karena itu, prioritas Pemkot Semarang di bidang pendidikan dan kesehatan sudah sejalan dengan amanat konstitusi,” tegasnya.
Budiyanto juga menekankan pentingnya pemerataan akses, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Menurutnya, semua warga harus mendapat hak pendidikan yang sama tanpa diskriminasi.
“Program pemerintah harus mampu melahirkan masyarakat yang sehat jasmani, sehat rohani, cerdas, menguasai teknologi, serta memiliki keterampilan hidup dan etika yang baik. Itulah fondasi kejayaan bangsa,” pungkasnya. (arh)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.