SEMARANG | Kabarjateng.id – Kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi tuntutan bagi aparatur sipil negara (ASN) di tengah percepatan transformasi digital.
Penguasaan teknologi dinilai penting untuk mendorong birokrasi yang lebih efektif sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa ASN harus mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal.
Bukan sekadar menggunakan aplikasi komunikasi dan media sosial, melainkan menjadikannya sebagai sarana untuk menunjang pekerjaan dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Sumarno ketika membuka Pertemuan Ilmiah dalam rangka HUT ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tingkat Jawa Tengah 2026 di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa (17/11/2026).
Menurut Sumarno, perubahan teknologi berjalan seiring dengan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Kondisi tersebut mengharuskan ASN terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kompetensi agar tidak tertinggal.
Ia menilai, pemahaman terhadap dunia digital tidak boleh hanya diukur dari kebiasaan menggunakan WhatsApp maupun aktif di media sosial.
ASN harus mampu mengembangkan keterampilan digital yang berdampak langsung terhadap produktivitas dan kualitas pelayanan publik.
“Jangan sampai kita sangat familiar dengan era digital, tetapi hanya WhatsApp dan media sosial. Kita harus memahami bagaimana bisa lebih banyak berkontribusi dan mengikuti perkembangan digital untuk menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Sumarno juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi membawa peluang sekaligus risiko.
Digitalisasi dapat mempermudah pekerjaan dan pelayanan, tetapi penggunaannya harus disertai kesadaran serta tanggung jawab.
Salah satu persoalan yang disorot adalah meningkatnya paparan judi online dan pinjaman online.
Berdasarkan data awal yang masih didalami, Jawa Tengah disebut menempati posisi kedua secara nasional setelah Jawa Barat dalam jumlah masyarakat yang terpapar judi online.
Jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan orang. Bahkan, ratusan di antaranya disebut berasal dari kalangan ASN.
Pemprov Jateng, kata Sumarno, sedang meminta pendalaman data untuk mengetahui persoalan tersebut secara lebih terperinci.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan.
Ia menyayangkan apabila praktik perjudian daring melibatkan aparatur pemerintah.
Sebab, ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam menaati hukum.
“Bagaimana itu bisa dilakukan oleh seorang ASN? Kita ASN harusnya menjadi contoh masyarakat. Judi online adalah perbuatan melawan hukum dan harus kita lawan,” tegasnya.
Selain judi online, Sumarno menyoroti risiko pinjaman online yang semakin mudah diakses.
Kemudahan tersebut dapat membuat seseorang terjebak utang tanpa sepengetahuan keluarga.
Dampaknya bukan hanya menyangkut kondisi keuangan pribadi, tetapi juga berpotensi memicu persoalan rumah tangga hingga mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
Karena itu, ia mengajak seluruh ASN lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan menghindari aktivitas digital yang merugikan.
Sikap saling mengingatkan di lingkungan kerja juga diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan serupa.
Sumarno menekankan, kecakapan digital harus berjalan beriringan dengan integritas, kedisiplinan, dan komitmen melayani masyarakat.
Menurutnya, teknologi secanggih apa pun tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung sumber daya manusia yang memiliki tanggung jawab.
Ia mengingatkan bahwa ASN merupakan pelayan negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, orientasi utama dalam menjalankan tugas harus tetap pada kepentingan publik.
Melalui peringatan HUT ke-55 Korpri, Sumarno berharap ASN di Jawa Tengah semakin profesional, terbuka terhadap perubahan, serta mampu menggunakan teknologi untuk menghadirkan pelayanan pemerintahan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
Pertemuan ilmiah tersebut mengangkat tema “Transformasi ASN di Era Digital: Profesional, Adaptif dan Berdampak bagi Pelayanan Publik”.
Kegiatan ini menghadirkan Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, serta Nofel Windo dari Novelty Training and Consulting sebagai narasumber. (dkp)






